BSPS hingga Perbatasan

TANJUNG SELOR, DISWAY – Dukungan penuh selalu diberikan Pemprov Kaltara terhadap program pemerintah pusat di daerah. Salah satunya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program itu, tidak hanya menyasar rumah warga di wilayah perkotaan. Tetapi, juga menyasar rumah warga kurang mampu yang berada di wilayah dekat dengan perbatasan. Sejak 2016 lalu, tercatat sudah 13.898 rumah warga kurang mampu di Kaltara dibantu untuk diperbaiki. Anggarannya pun, bersumber dari APBD Kaltara APBN. Tahun ini saja, lewat program BSPS APBN dan APBD, telah dilakukan perbaikan terhadap 3.400 rumah tidak layak huni (RTLH). Total nilainya Rp 58,5 miliar. BSPS-APBN dialokasikan Rp 52,5 miliar, untuk memperbaiki sebanyak 3.000 RTHL. Sementara BSPS yang didanai APBD Kaltara, dialokasikan Rp 6 miliar, untuk 400 RTLH. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), akhir November 2020, progres realisasi fisik program BSPS 2020 melalui APBN, telah mencapai 93 persen. Dan ditarget dapat selesai pada Desember ini. Sementara untuk program BSPS yang didanai oleh APBD Kaltara, akhir November 2020 progres realisasi fisiknya sudah mencapai 80 persen. “Ini merupakan salah satu kolaborasi terbaik antara pemerintah (pusat, Red) dan Pemprov Kaltara lakukan. Alhamdulillah sejak 5 tahun terakhir, anggaran yang digelontorkan untuk program BSPS di Kaltara mencapai Rp 281,69 miliar,” ujar Irianto, kemarin. Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Sunardi mengungkapkan, program BSPS tidak hanya menyasar rumah warga kurang mampu, yang berada tidak jauh dari wilayah perkotaan. Tetapi, BSPS juga menyasar rumah warga tinggal di daerah perbatasan. “Jadi untuk wilayah perbatasan, dari provinsi yang melakukan pendataan. Untuk fisiknya melalui APBN. Seperti salah satunya daerah perbatasan di Desa Binuang, Krayan Tengah, dan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Itu yang mendata provinsi. Datanya lalu diberikan ke pusat. Data itulah yang dipakai oleh pusat lewat APBN,” ungkapnya. Sedangkan lewat APBD, sejak 2018 hingga 2020, program yang dekat dengan perbatasan mencapai 164 unit rumah telah dibantu. Pada 2018 lalu, di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis sebanyak 36 unit. Lalu 2019, di Kecamatan Sembakung, Desa Tagul sebanyak 24 unit, Desa Atap sebanyak 36 unit, dan Desa Mensalong sebanyak 29 unit. Berlanjut di 2020, yakni di Desa Libang sebanyak 14 unit, Desa Palelumut 12 unit, dan Desa Saludan 13 unit. Semuanya berada di Kecamatan Lumbis Nunukan. Total anggaran untuk program ini sejak 2016 sampai 2020, mencapai Rp 218,69 miliar. Dari APBN Rp 194,85 miliar, untuk 12.222 rumah. Sementara APBD Rp 23,83 miliar, untuk 1.676 rumah. Pada 2021 mendatang, program akan dilanjutkan. Bahkan, ada tambahan untuk per unit. Jika tahun ini Rp 15 juta per kepala keluarga, maka tahun depan menjadi Rp 17,5 juta per kepala keluarga: Rp 15 juta untuk membeli bahan bangunan, Rp 2,5 juta untuk membayar upah tukang. HMS