Fadli Zon-Luhut Binsar Lirik Ekonomi Hijau Kaltim

Vokalis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon segendang sepenarian dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait program ekonomi hijau di Kalimantan Timur. Pernyataan terbaru politisi Gerindra itu disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, pekan ini.

nomorsatukaltim.com - Fadli Zon mendorong pemerintah daerah melakukan rehabilitasi sumber daya alam di Kaltim melalui pengembangan ekonomi hijau. Sampai saat ini Bumi Etam masih mengandalkan sumber daya mineral, hutan, dan perkebunan sebagai penopang sektor ekonomi. "Saya kira perlu ada suatu perbaikan dan rehabilitasi. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan lingkungan parah dan bencana alam yang tidak kita inginkan," katanya. Ia berbicara dalam forum diskusi “Toward Indonesia’s Equitable Green Growth: Improving Access to Justice in Environmental Matters di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (26/11/2020). Diskusi yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Ketua BKSAP DPR RI ini juga menyebut. Proyeksi ekonomi Kaltim ke depan. Harus beralih ke program ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan. Proyeksi ekonomi hijau ini, terus disosialisasikan. Sejalan dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Yang direncanakan Presiden Joko Widodo. Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Turut disinggung politisi partai Gerindra ini. Fadli menyebut, program EBT sangat potensial untuk dikembangkan. Karena sumbernya sangat mudah didapat. Di antaranya seperti energi angin, matahari, air dan lainnya. Hal ini juga termasuk salah satu upaya meningkatkan kesadaran menuju terwujudnya ekonomi hijau. Serta mendorong program Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Bisa diwujudkan ke dalam aksi yang berkelanjutan. Terutama yang berkaitan dengan masalah lingkungan. “Kami ingin mengeksplorasi hubungan antara demokrasi, keadilan dan lingkungan, serta peluang untuk menggunakan kesadaran ekologis sebagai pedoman kebijakan. Saya yakin FGD ini memperkaya wawasan kita dan menginspirasi kita untuk meningkatkan akses keadilan dalam masalah lingkungan,” kata Fadli. FGD yang digelar BKSAP ini, melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, aktivis lingkungan, dan non-government organization (NGO). Hasil dari FGD tersebut, akan dijadikan buku putih dan disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait.Termasuk DPR RI untuk dijadikan dasar akademik bagi pembuatan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan. Pihaknya, dalam hal ini Pemprov Kaltim, telah berusaha sebaik-baiknya membangun sustainability lingkungan. Serta mengupayakan terwujudnya ekonomi hijau. Namun ia akui,  ada beberapa kendala yang hadapi. Misalnya, terkait regulasi yang sebagian diputuskan oleh pemerintah pusat. “Terkait dengan pertambangan, kelapa sawit dan lainnya, sebagian aturan itu regulasinya ditentukan oleh pusat. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin dan Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan DPR RI. Mudah-mudahan banyak solusi yang kita dapat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Kaltim ini,” pungkas Hadi.

INVESTASI GREEN ENERGY

Dalam kesempatan lain, potensi green energy di Kaltim pernah disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut, Fortescue Metals Group sebagai salah satu penghasil produk biji besi terbesar di dunia. Tertarik untuk mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia. Yakni di bidang hydropower sebagai sumber energi untuk pengembangan green industry. "Di Kaltim ini, investasi renewable energy dan green energy adalah masa depan kita," ungkapnya saat menjadi keynote speaker dalam Diseminasi Laporan Perekonomian  Kaltim, baru-baru ini. Ia menyebut pemerintah pusat saat ini, sedang fokus pada rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau hydropower. Di wilayah Kalimantan dan Papua dengan potensi 60 GW untuk demand green industry. Luhut bahkan mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi 5 lokasi potensial di Kalimantan untuk investasi hydro. Dengan total kapasitas sekitar 1,1 GW. Kaltim, salah satunya. Mengingat Kaltim memiliki Sungai Mahakam sebagai salah satu sungai terluas di Indonesia. "Sungai Mahakam dengan panjang 980 KM itu, punya potensi arus hydropower di sana. Pemda harus pelajari tentang potensi ini," lanjutnya. Rencana investasi hydropower green energy dan green industry ini juga akan dikembangkan di Kalimantan Utara. Dengan potensi Sungai Kayan yang bisa dikembangkan sebagai hydropower. Selain hydropower, industri green smelter juga akan dikembangkan di sana. Luhut melihat ke depan, green energy akan menjadi industri baru. Sehingga menurutnya pemerintah daerah Kaltim perlu melakukan studi terhadap peluang tersebut. "Tahun 2027 di Eropa tidak ada lagi mobil yang pakai fosil fuel. Mereka akan pakai litium baterai dengan mengedepankan produk green energy. Kaltim harus melihat peluang ini," katanya ditujukan langsung kepada Pemprov Kaltim. Ia pun berpesan agar pemerintah menjaga lingkungan. Terutama pencegahan pada penebangan hutan. Agar peluang green industry bisa terwujud di Bumi Etam. Luhut juga mengapresiasi peforma  ekonomi Kaltim yang menurutnya cukup baik. Hanya saja perlu didorong dengan diversifikasi usaha berbasis hilirisasi industri. Agar komoditas unggulan Kaltim terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, punya nilai tambah. Seperti industri gasifikasi batu bara, industri pengolahan biodiesel dari CPO, serta green steel dan industri hilir pengolahan mineral. "Tidak berpikir tambang kerok-kerok saja lalu ekspor! Itu akan habis," ungkapnya. Salah satu caranya, kata Luhut, Kaltim perlu memperbaiki iklim investasi di daerah. Terutama dalam regulasi pemda. Meski begitu ia juga berpesan agar Pemda memperhatikan investasi yang masuk ke Kaltim. Jangan sampai ada proyek investasi yang masuk ke Kaltim namun membawa kerusakan pada lingkungan. (krv/yos)