Firman Hidayat. (qn/DiswayKaltim)
Samarinda, DiswayKaltim.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda Firman Hidayat menyayangkan berkurangnya anggaran pilkada menjadi Rp 55 miliar. Tahapan pilkada diperkirakan bisa terhambat.
Firman menuturkan usulan semula adalah Rp 57,6 miliar. Artinya turun Rp 2,6 miliar. Anggaran itu dinilai kecil. Tak cukup mendanai seluruh kegiatan. KPU justru butuh Rp 75 miliar. Acuannya adalah kebutuhan setiap divisi di KPU Samarinda.
“Anggaran Rp 2,6 miliar itu bagian yang termaktub dalam kegiatan. Apakah memungkinkan kami memangkas honor ad hock? Siapa yang mau?” ucapnya.
Pemkot pun minta anggaran direvisi dan dirasionalisasi. Sudah lima dilakukan pembahasan.
“Lima kali itu waktu yang sangat melelahkan bagi kami. Kami rapat internal untuk membahas anggaran sampai pukul 12 malam. Muncullah anggaran Rp 57,6 miliar itu. Ini atas pertimbangan kami dengan melihat kemampuan keuangan pemkot,” ungkapnya.
Jika tidak sampai Rp 57,6 miliar banyak kegiatan akan terganggu.
“Kami tidak sembarang membuat kegiatan. Ini sudah mengacu pada aturan KPU. Itu sudah kebutuhan KPU untuk mengadakan pilwali. Kita ingin pilwali ini semarak dan partisipasi pemilih yang tinggi. Jangan sampai karena pengurangan anggaran justru partisipasi pemilih akan menurun tajam,” tegasnya.
Semula usulan awal adalah Rp 73 miliar. Lalu diturunkan menjadi Rp 69 Miliar, kemudian Rp 61 miliar dan terakhir Rp 57 miliar. Tapi pemkot hanya sanggup Rp 55 miliar.
“Sekarang kalau duit parkir di sana, terus harus menunggu satu tahun (untuk dikembalikan,red), dan uang kami (pemkot,red) terbatas mending kita cermat berhitung. Kan (anggaran,red) itu bisa digunakan ke kegiatan yang lain,” jelas Sekretaris Daerah Setkot Samarinda Sugeng Chairuddin. (qn/dah)
Baca juga : Lakukan Rasionalisasi KPU Hanya Dapat Rp 55 Miliar dari Pemkot Samarinda