Umar Riyadi. (Dok)
Balikpapan, Diswaykaltim.com - Adanya isu rencana kenaikan BPJS Kesehatan dan tarif dasar listrik diprediksi akan menaikkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Balikpapan.
"BPJS sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, kenaikan akan mempengaruhi tingkat inflasi yang berdampak pada kemampuan daya beli, yang akan menaikan standar kebutuhan hidup layak," ujar Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan Umar Riyadi ketika ditemui di kantornya, baru-baru ini.
Lanjut Umar, Balikpapan di tahun 2019 memiliki standar hidup layak mencapai Rp 545.971 per jiwa. Sehingga membuat Kota Balikpapan menduduki urutan tertinggi di Kaltim sebagai kota dengan standar hidup paling mahal dibandingkan daerah lainnya.
Sementara untuk skala nasional Kota Balikpapan menduduki urutan kelima sebagai kota dengan biaya hidup paling mahal se Indonesia.
"Setiap tahun, kita menurunkan tim survei untuk mendata standar kebutuhan hidup layak masyarakat. Berdasarkan indikator tingkat daya beli terhadap sejumlah kebutuhan primer," jelasnya.
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur, sangat jelas dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Balikpapan.
Sebagai kota yang akan menjadi daerah penyangga IKN. Balikpapan akan terdampak langsung dari rencana pemindahan tersebut. Di antaranya menyangkut tingkat migrasi penduduk, yang mempengaruhi tingkat komposisi pertumbuhan ekonomi.
"Sebagai kota penyangga tentu akan menjadi daya tarik bagi migran baru yang notabene bisa jadi mereka dari kalangan yang mampu dan juga tidak mampu. Karena seperti saja Jakarta dahulu dan juga sekarang itu menjadi titik di mana orang pernah mengadu nasib," ujarnya. (k/bom/eny)