APBD 2021 Fokus Pemulihan

TANJUNG SELOR, DISWAY - Penyusunan rencana (APBD) Kaltara 2021 terus berproses. Saat ini, sedang dilakukan pembahasan dengan DPRD Kaltara.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kaltara mencatat, proyeksi APBD 2021 tidak jauh beda dari APBD 2020. Pasalnya, program prioritas yang akan dilakukan adalah kegiatan fisik. Selain itu, penanganan recovery, juga menjadi prioritas utama yang dilakukan pada APBD 2021. “Kita prioritaskan pemulihan ekonomi, terlebih pada sektor UMKM,” kata Plt Kepala BPKAD Kaltara, Denny Harianto, Senin (16/11). Hingga 31 Oktober 2020, data BPKAD menunjukkan, realisasi pendapatan dari target pada APBD perubahan 2020 sebesar Rp 2,533 triliun. Mencapai Rp 2,166 triliun atau sekitar 85,52 persen. Sementara dari belanja, dari target Rp 2,877 triliun telah terealisasi hingga 64,35 persen atau sebesar Rp 1,851 triliun. “APBD Kaltara sangat sehat. Kenapa? Karena realisasinya tinggi, cash flow juga tinggi. Kalau dirata-rata, realisasi keuangan hingga saat ini mencapai 64,35 persen, dan fisiknya sekitar 70 persen,” ungkap Denny. Dirincikan, APBD Kaltara 2020 dari awal pelaksanaannya secara efektif (awal Maret) hingga saat ini sudah berjalan on the track. Bahkan, berbanding lurus dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. “Untuk 2020, realisasi APBD Kaltara memang terfokus pada 3 kegiatan prioritas. Untuk percepatan penanganan COVID-19. Yakni penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman social, dan pemulihan ekonomi,” ungkapnya. Meski di awal sempat terseok, namun upaya Pemprov Kaltara untuk merealisasikan kegiatan fisik dan keuangan sesuai perencanaan, termasuk memenuhi kebijakan percepatan penanganan COVID-19, telah berjalan baik. “Kan ada kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Refocusing itu, minimal 35 persen dan kita penuhi sebelum perubahan APBD 2020. Saat ini (setelah perubahan APBD 2020), semua anggaran yang di-refocusing dikembalikan pelan-pelan, utamanya kegiatan fisik maupun keuangan yang prioritas,” jelasnya. Sedangkan belanja prioritas adalah yang mendukung berjalannya roda pemerintah, termasuk belanja modal. Untuk realisasi APBD, diakui Denny memang butuh kerja keras dan konsistensi, serta kerja sama dan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Kegiatan pemerintahan, terkait pengelolaan keuangan yang paling terganggu pandemi adalah pengadaan barang dan jasa. Lantaran banyak kegiatan yang harus dialihkan untuk penanganan pandemi. Seperti makan minum, ATK pendukung, perjalanan dinas, dan lainnya,” ujarnya. Lantas apa upaya yang dilakukan BPKAD untuk memacu realisasi? “Kita tiap bulan melakukan rapat evaluasi realisasi APBD. Di situ kita bahas mengenai pergeseran, refocusing, dan penjabaran APBD. BPKAD melalui TAPD juga meminta kepada setiap OPD untuk memilah belanja yang benar-benar diprioritaskan. Dan, alhamdulillah OPD Pemprov Kaltara cukup tanggap, ini yang diharapkan. Jangan menunggu,” paparnya. Jelang akhir tahun anggaran 2020, sekaitan dengan percepatan realisasi kegiatan, BPKAD juga telah mengeluarkan surat edaran terkait penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D). “Surat edaran ini diterbitkan untuk mengantisipasi cuti panjang Desember 2020. Harapannya pencairan dana akan lebih cepat, dan sesuai surat edaran itu. Maka tiap OPD diminta untuk mengetahui bahwa penerbitan SP2D selambatnya 24 Desember 2020,” ujarnya. HMS