Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup atau Dirampingkan hingga Akhir 2026

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 700 badan usaha milik negara (BUMN) ditutup atau dirampingkan hingga akhir 2026. 

Hingga 22 Oktober 2026, pemerintah mengklaim telah mengonsolidasikan, menutup, atau merampingkan sekitar 364 perusahaan dari total 1.074 BUMN yang sebelumnya tercatat.

Prabowo menyampaikan target tersebut saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

“Dari 1.074 BUMN kita sudah konsolidasi, sudah tutup, streamlining kurang lebih 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup,” ujar Prabowo, Kamis, 22 Oktober 2026.

BACA JUGA: Perkuat Intervensi Rupiah, Bank Indonesia Turunkan Giro Wajib Minimum Sebesar 2 Persen

Prabowo menegaskan pemerintah ingin memusatkan pengelolaan BUMN pada perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perusahaan yang terus merugi menjadi salah satu sasaran utama evaluasi.

Menurut Presiden, kebijakan efisiensi yang telah berjalan mulai menunjukkan hasil. Ia menyebut sejumlah perusahaan yang sebelumnya sulit menghasilkan keuntungan kini mampu mencatatkan laba dengan peningkatan hingga ratusan persen.

“BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung sekarang sudah untung. Ada yang untung 900%, ada yang 200%, ada yang 300%. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” katanya.

Meski demikian, Prabowo tidak merinci nama perusahaan yang dimaksud maupun dasar perhitungan kenaikan keuntungan tersebut.

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Stimulus Nataru Sebesar Rp883,4 Miliar, Tiket Pesawat dan Kapal Diskon Hingga 30 Persen

Pemerintah juga menyoroti perusahaan yang diduga membuat laporan keuangan palsu. Namun, belum ada rincian perusahaan yang disebut terkait dugaan tersebut dalam pernyataan Presiden.

Selain efisiensi perusahaan negara, Prabowo menyinggung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi agar sejalan dengan semangat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Ia menilai manfaat pertumbuhan ekonomi perlu dirasakan lebih luas, termasuk oleh masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pembiayaan.

“Sekarang ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari 1% di atas. Inilah upaya Saudara-saudara,” ujar Prabowo.

Sumber: