Kutim, nomorsatukaltim.com - Pembangunan pabrik semen di Desa Sekerat, Kutai Timur (Kutim) tinggal menunggu waktu. Tetapi, PT Kobexindo Cement sebagai penerima izin tambang semen diminta tidak semena-mena. Jangan sampai akses warga ditutup demi kepentingan industri.
Lampu hijau untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini harus berjalan seimbang dengan pengawasan dari pemerintah. Hal ini disuarakan oleh anggota DPR RI, Irwan Fecho. Menurutnya, tentu bakal ada dampak lingkungan yang muncul. Tetapi jika ada pengawasan yang ketat, tentu kerusakan tidak terjadi dengan cepat.
"Saya dari awal tetap menolak. Tapi jika sudah ada izin, tidak bisa apa-apa lagi. Tinggal bagaimana pengawasannya saja lagi," ucapnya.
Ia menambahkan, poin penting dari pengelolaan sumber daya alam itu adalah dampak lingkungan. Karena justru yang akan merasakan dampak dari itu adalah masyarakat di sekitar. Terutama dari Desa Sekerat dan Selangkau. Maka pengawasan dari pemerintah mengenai hal ini harus berjalan terus.
"Misalnya seperti debu, itu pasti ada karena ini pabrik semen. Kemudian rusaknya ekosistem perairan. Ini harus dihindari juga, karena di sana rata-rata nelayan," imbuhnya.
Selain itu, yang perlu diperhatikan pemerintah juga adalah akses jalan masyarakat di dua desa tersebut. Jangan sampai nanti akses jalan penghubung itu ditutup perusahaan. Sehingga warga harus memutar jauh melalui jalan poros Bengalon-Sangkulirang.
"Banyak perusahaan di Kutim yang seenaknya memutus akses transportasi publik. Nah yang seperti ini jangan sampai terjadi," bebernya.
Sehingga akses sosial, lingkungan dan fasilitas publik harus jadi prioritas pemerintah untuk diawasi. Karena pemerintah sudah kukuh memberikan izin kepada pabrik semen itu berdiri. Paling tidak, menurut Irwan, masyarakat tidak kehilangan ruang hidup yang sudah dimiliki saat ini.
"Jadi ini harus bisa dijaga oleh pemerintah. Karena dampak ke depannya tidak bisa diprediksi datangnya," ujar Irwan.
Pembangunan pabrik semen memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi bagi Irwan, harusnya pemerintah bisa berpikir lebih luas lagi. Kekayaan alam dan pantai yang dimiliki Sekerat dan Selangkau harusnya dilihat sebagai sebuah potensi ekonomi wisata. Hanya sedikit daerah di Kalimantan yang punya bentang pasir hingga puluhan kilometer dan berdampingan dengan keindahan pegunungan karst.
"Itu yang tidak dilihat dan dimanfaatkan. Tapi sepertinya izin sudah keluar dan pabrik pun tidak menunggu waktu saja lagi," tandasnya. (bct/ava)