MASALAH DATA
Persoalan data seakan menjadi masalah akut di Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengakui persoalan data ini yang membuat serapan anggaran pada program PEN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jauh lebih rendah dari proyeksi awal.
“Sekarang ini susah. Kami kemarin membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Dengan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto). Ya kita menggunakan data yang belum terkonsolidasi. Jadinya banyak yang enggak terserap. Karena estimasinya terlalu tinggi,” kata Teten dalam penandatanganan MoU antara Menteri Koperasi dan UKM dengan BPJS Ketenagakerjaan secara virtual, Rabu (4/11).
Padahal, kesesuaian data antara kementerian dan lembaga harus akurat. Kesalahan dalam perkiraan data tidak boleh terlampau jauh. Agar program yang dibangun bisa berjalan. Adanya kerja sama bisa mengakselerasi proses transformasi itu. Sehingga perbaikan sistem pendataan akan lebih terkonsolidasi. “Mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik dan sesuai arahan Pak Presiden (Joko Widodo) di rapat paripurna kemarin. Sampai Q1 tahun depan masih cukup berat bagi UKM,” kata Teten.
Di sisi lain, Jokowi menugaskan agar UKM yang bertahan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Teten mengklaim sedang menyusun agar sektor UMKM bukan lagi kategori pekerja informal. Melainkan formal. Sehingga perlu didorong. Agar UKM naik kelas. Dari kecil ke menengah. Kemudian menengah ke besar.
“Karena yang kecil-kecil ini timbul tenggelam itu biasa. Buka tutup biasa. Beralih kerja biasa. Kita mau dorong tumbuh naik kelas. Sehingga transformasi dari informal ke formal. Sehingga ada kepastian siapa pun yang kerja, kepastian untuk mendapat pekerjaan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan,” paparnya. (cnn/cnbc/qn)