Warga Miskin Terbanyak di Kukar

Kabupaten Kutai Kartanegara masih menduduki peringkat teratas jumlah warga miskin di Kalimantan Timur. Calon Ibu Kota Negara Baru (IKNB) masih sulit menekan angka kemiskinan. Upaya penanganan kemiskinan diperkirakan semakin berat lantaran pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH).     

nomorsatukaltim.com -  Jumlah masyarakat miskin di kabupaten berpenduduk 600 ribu jiwa itu, mencapai 56.560 jiwa. Angka ini tak bergerak sejak dua tahun lalu. Di banding daerah lain kondisi Kota Raja sebenarnya masih cukup baik. Hal ini dilihat dari jumlah APBD perubahan 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 4,3 triliun. Jumlah itu dua kali lipat dari APBD Perubahan Balikpapan, Rp 2,084 triliun, atau Samarinda, Rp 2,57 triliun. Sedangkan dari sisi jumlah penduduk, Kota Raja tak lebih banyak dari Balikpapan, 700 ribu jiwa. Atau Samarinda sebanyak 725 ribu jiwa. Menurut Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Agus Hari Kusuma,  angka kemiskinan di Kukar meningkat karena pandemi. Begitu juga di seluruh Kaltim. Tercatat 189.500 penduduk Kaltim berada di garis kemiskinan. Jumlah ini tersebar di 10 kabupaten dan kota Bumi Etam. angka ini diperkirakan akan terus bertambah sampai akhir tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kutai Kartanegara menjadi daerah paling banyak memiliki masyarakat miskin. Jumlahnya mencapai 56.560 jiwa. Kemudian disusul Samarinda (39.230), Kutai Timur (33.020), Paser (25.140). "(Tiga) daerah tersebut menyumbang kemiskinan terbanyak setelah Kukar," tambahnya. Dengan data ini, peringkat Kukar sebagai daerah dengan jumlah warga miskin terbanyak di Kaltim belum beranjak sejak 2018. Keinginan pemerintah Kukar mengentaskan kemiskinan tertuang dalam Perda No 2 Tahun 2007 tentang Strategi Penanganan Kemiskinan. Ada 7 strategi yang dicanangkan, yakni memberikan bantuan biaya pendidikan, penunjang biaya kesehatan, dan penunjang biaya keterampilan. Selanjutnya melalui pemberian biaya modal usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur perdesaan. Strategi lainnya yaitu  biaya bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan tidak layak huni, dan terakhir efektivitas pemungutan dana oleh BAZIS. Sementara Dinsos Kaltim membantu menekan jumlah warga miskin melalui pemberian anggaran Rp 3 triliun lebih. Sumbernya dari APBN dan APBD. Dana itu itu disalurkan secara proporsional ke seluruh daerah. Upaya Kukar mengurangi kemiskinan tampaknya semakin berat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergerus. Dari Rp 464,09 miliar turun menjadi Rp 359,62 miliar. Kemudian Dana Perimbangan juga anjlok menjadi Rp 3,36 triliun dari Rp 4,41 trilun. Pendapatan daerah yang sah tinggal Rp 663 miliar dari sebelumnya Rp 823 miliar.

KEMISKINAN INFORMAL

Dalam sigi yang dilakukan BPS Balikpapan terhadap survei demografi dampak COVID-19, ditemukan data, 85 persen warga miskin yang berjumlah 15.780 jiwa, menurun pendapatannya. “Jadi jelas, orang miskin bertambah miskin,” kata Kepala BPS Balikpapan, Achmad Zaini seperti dilansir nomorsatukaltim.com. Ia menjelaskan kategori warga miskin yaitu kepala keluarga berpenghasilan di bawah Rp 2,2 juta, dengan jumlah anggota keluarga empat orang. Mereka yang masuk dalam kategori miskin dianggap tidak memenuhi standar nilai kalori yang dibutuhkan setiap orang, yakni 2.100 Kkal. “Kalau dirupiahkan, tiap orang itu butuh Rp 572.108 per bulan,” kata Zaini. Menurutnya, masyarakat dikategorikan miskin di Balikpapan biasanya masuk dalam sektor informal. “Mereka itu rentan terhadap pendapatan. Apalagi selama ada pandemi,” imbuhnya. Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi mengatakan pemerintah harus mencari "pemikat" lain untuk meningkatkan ekonomi. “Jangan lagi bergantung pada sumber daya alam yang kian hari menurun peminatnya.” Purwadi menyarankan, untuk bisa meningkatkan perekonomian, Kaltim bisa saja melirik ke peluang lain. Seperti pertanian. "Dulu pernah digagas, tapi sayang, hingga kini belum terealisasi," tambahnya. Purwadi menambahkan, pemerintah harus bisa dari krisis ekonomi 2015-2016 yang menyebabkan pertumbuhan minus 6 persen. (nad/yos)