Pandangan berikutnya dari Fraksi PDIP. Dibacakan anggotanya, Sudirman. Juga menyatakan menerima pembahasan RAPBD Perubahan.
Dengan harapan agar prosesnya betul-betul dimaksimalkan. Supaya menghasilkan program yang memenuhi keinginan masyarakat PPU.
Ia juga memberikan sejumlah masukan. Dia meminta Pemkab PPU menghidupkan beberapa sumber pendapatan. Yang selama ini tidak berjalan. Selain itu, Pemkab PPU diminta mengisi jabatan kepala dinas yang masih kosong.
Lalu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Disampaikan politisinya, Thohiron. Juga menyatakan dapat menerima. Dengan sejumlah catatan.
Ia menilai, bagian penting dalam penyusunan perlu pertimbangan skala prioritas pembangunan. Seperti ada upaya stimulasi perkembangan sumber daya manusia (SDM).
Juga tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Yang harus tergambar dalam program dan kegiatan. Sebagai salah satu upaya pengurangan tingkat pengangguran.
Ia memandang pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan. Namun hendaknya melihat skala prioritas. Harus menjadi pendorong untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
DIa menilai Pemkab belum menunjukkan kualitas. Dalam upaya meningkatkan SDM. Dalam rangka menyambut rencana ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). “Langkah-langkah itu harus terwujud. Kami optimis itu bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi,” sebutnya.
Terakhir, pandangan dari Fraksi Amanat Bulan Bintang. Fraksi gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Fraksi tersebut menyatakan siap membahas RAPBD Perubahan 2020.
Pihaknya melihat situasi ini menggerus pendapatan daerah. Dengan segala dinamikanya. Termasuk dinamika ekonomi karena terdampak pandemi COVID-19. Pun tingkat pertumbuhan investasi, inflasi dan kondisi sosial. Yang mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran.
“Kami tetap optimistis Pemkab PPU bisa berhasil melewatinya. Dengan koordinasi yang baik antar lembaga,” sebut politisi PAN Zainal Arifin saat membacakan pandangan.
Ia optimistis target pemerintah bisa tercapai. Meski itu masih dinamis. Maka dari itu, ia mendorong Pemkab PPU untuk mengkaji secara serius sumber-sumber pendapatan daerah. Seperti dari sisi meningkatkan kualitas SDM. Dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan dana CSR perusahaan. Dengan cara terintegrasi.
“Serta juga dengan adanya peningkatan insentif bagi pegawai. Bisa mendorong Pemkab PPU untuk lebih aktif memunculkan ide,” tambahnya.
Berdasarkan kebijakan umum APBD serta Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2020 yang telah disepakati antara kepala daerah dengan DPRD, maka nota keuangan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
Target pendapatan pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 1,536 triliun. Mengalami penurunan sebesar Rp 86,353 miliar. Atau 5,32 persen dari APBD Murni 2020 yang sebesar Rp 1,623 triliun.
Rinciannya, PAD direncanakan Rp 101,309 miliar mengalami penurunan Rp 21,140 miliar atau 17,26 persen. Dari PAD murni tahun anggaran 2020 senilai Rp 122,449 miliar.