Balikpapan, nomorsatukaltim.com– Persoalan di Stadion Batakan tidak pernah pupus. Mulai atap stadion, sampai persoalan pembayaran lahan yang harus dituntaskan. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufik Qulrahman mendesak agar diselesaikan.
Sebelum masa jabatan wali kota berakhir, permasalahan piutang harus sudah selesai. Apalagi sudah hampir 17 tahun. "Sebelumnya sudah kita kasih tahu. Di dalam (rapat) anggaran pun susah kita sampaikan. Di PU juga kita ingatkan juga," ujar Taufik, saat ditemui, Rabu (23/9) kemarin.
Menurut legislator fraksi PKB itu, alangkah baiknya pembayaran pelunasan lahan warga dimasukkan dalam pembahasan APBD tahun 2021. "Saya sarankan, masyarakat laporkan saja ke Kejagung (kejaksaan agung). Laporkan saja ke KPK sekalian," tegasnya.
Agar permasalahan itu tidak berlarut-larut, ia pun meminta kejelasan dari pemkot. Mengenai kendala pelunasan pembayaran lahan warga yang menjadi hak mereka. "Kalau bicara masalah dana, ya selesaikanlah sedikit-sedikit," katanya.
Menurutnya, pemkot kurang serius mengurusi masalah tersebut. Semestinya dalam pembahasan anggaran tahun depan memasukkan pembahasan ini dan menjadi skala prioritas. Sehingga anggaran yang lain bisa dirasionalisasi.
Ia menyebut DPRD tidak akan mempermasalahkan jika pembayaran lahan Stadion Batakan lebih diprioritaskan dari pada pembangunan gedung baru. Sebab ia juga memahami kondisi kas daerah yang seret akibat wabah pandemi.
"Itu kan tergantung pemerintah kota bagaimana caranya menggodok itu. Kalau begini kan menimbulkan permasalahan," urainya. Ia menyayangkan pembahasan APBD 2021 dan KUA-PPAS sudah dibahas. "Ini kan permasalahan sudah berlarut-larut. Otomatis berarti masyarakat di sana sudah dizolimi," singgungnya.
Baca juga: Lahan Stadion Batakan segera Dibayar
Sebelumnya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut sudah menganggarkan sekitar Rp 10 miliar untuk melunasi lahan stadion. "Masih ditangani oleh asisten satu dan pihak BPN," ujarnya. Ia sangat berhati-hati untuk proses pembayaran lahan stadion tersebut.
"Cuma kalau sampai salah bayar, ya kena juga," katanya. Selain itu permasalahan lahan itu juga melibatkan banyak pihak. Termasuk kejaksaan. "Jadi bukan wali kota sendirian," ucapnya. (ryn/boy)