Isran Dibisiki Presiden, Kaltim Paling Berpeluang Jadi Ibu Kota

"Dimana pun dipilih, Kaltim mendukung. Cuma sekali lagi, akan rugi kalau pemerintah tidak memilih Kaltim," (Gubernur Kaltim Isran Noor )

Balikpapan, DiswayKaltim.com – Proses pemindahan ibu kota negara (IKN) akan memakan waktu yang cukup panjang. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang tahapan pemindahan hingga menjadi daerah khusus ibu kota sampai 2045 mendatang. Tahapan panjang itu dimulai dengan perencanaan hingga pembangunan kawasan perluasan IKN. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S Prawiradinata menyampaikan tahapan pembangunan IKN akan dimulai pada 2021. Kajian rencana pemindahan IKN sebelumnya telah dibahas sejak 2017. Tahun depan, agenda yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan master plan kota dan perencanaan teknis kawasan. Sementara pada 2021, mulai dilakukan penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED) kawasan dan ground breaking pembangunan fisik gedung. Satu tahun kemudian atau pada 2022 hingga 2024 adalah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN. “2024 juga awal pemindahan dari Jakarta ke IKN baru," katanya, menjelaskan timeline pelaksanaan pemindahan IKN saat dialog pemindahan IKN ke Kalimantan yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Balikpapan, Rabu (21/8/2019). Rudy menjelaskan kawasan inti pusat pemerintahan membutuhkan lahan seluas 2.000 hektare. Tahun 2021-2024, target pembangunan adalah Istana Kepresidenan, kantor lembaga negara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Juga pembangunan taman budaya dan botanical garden. Sementara pada 2025-2029, pembangunan IKN berlanjut dan membutuhkan lahan 40.000 hektare. Dengan target pembangunan perumahan ASN/TNI/Polri, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan universitas, gedung convention center, sport center, museum, pusat perbelanjaan dan pangkalan militer. Lalu rentang 2030 hingga 2045, pembangunan daerah IKN baru dibagi menjadi dua tahap. Yaitu, pembangunan kawasan perluasan IKN 1 yang membutuhkan lahan seluas 200.000 hektare. Dengan sasaran pembangunan national park, konservasi orang utan dan cluster permukiman non-ASN. Kemudian pembangunan kawasan perluasan IKN 2 yang membutuhkan luas lahan lebih dari 200.000 hektare. Dengan sasaran pembangunan daerah metropolitan. Tahapan pembangunan IKN yang dipaparkan masih bersifat umum karena lokasi pemindahan IKN belum ditentukan. Meski telah disebut direncanakan pindah ke Kalimantan. "Nanti kalau sudah ditentukan, baru kami spesifikasikan lagi," tuturnya. Seperti diketahui, pemerintah pusat berencana memindahkan IKN ke Kalimantan. Dalam hal ini, belum disebutkan provinsi mana yang akan dipilih. Namun, hingga saat ini pilihan mengerucut pada dua provinsi, Kaltim dan Kalteng. BISIKAN JOKOWI Posisi Kaltim sebagai opsi calon IKN disebut paling kuat. Dari semua persyaratan serta kebutuhan ibu kota pengganti Jakarta, Benua Etam lebih diunggulkan dibanding Kalteng. Gubernur Kaltim Isran Noor percaya diri dengan posisi Kaltim saat ini. Bahkan, beberapa waktu lalu Isran pernah mengeluarkan pernyataan enggan membentuk tim untuk melobi pusat seperti Kalteng yang santer disebut gencar melakukan lobi. “Lobi itu hanya untuk yang kalah,” sebutnya. Di hadapan berbagai unsur pemerintah daerah se-Kaltim, tokoh agama dan masyarakat dalam dialog pemindahan IKN ke Kalimantan yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Balikpapan, Rabu (21/8/2019), Isran membocorkan obrolan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kala itu, kata dia, presiden membisikkan sesuatu tentang ibu kota. "Ketemu Pak Presiden, katanya, kita (Kaltim, Red) yang paling besar (kemungkinan dipilih menggantikan Jakarta, Red)," ujarnya. Namun demikian, lanjut Isran, dirinya tak mau percaya diri berlebihan. Apapun keputusan pemerintah pusat terkait di mana IKN yang baru harus diterima. Karena jika pemindahan IKN ke Kalimantan terealisasi, dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan pasti akan terasa di seluruh wilayah Kalimantan. "Dimana pun dipilih, Kaltim mendukung. Cuma sekali lagi, akan rugi kalau pemerintah tidak memilih Kaltim," katanya, disambut tawa dan tepuk tangan hadirin. (sah/eny)