Kukar, nomorsatukaltim.com – Untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk warga binaan, bisa salurkan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur (Kaltim) menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Samarinda.
Dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad telah berkomunikasi dengan Disdukcapil kabupaten kota.
“Karena tahun ini tahun politik, kami berharap teman-teman binaan bisa menyampaikan aspirasinya,” ujarnya pada Disway Kaltim, Kamis (27/8).
Berdasarkan data yang dihimpunnya, hampir seluruh Warga Binaan Perempuan (WBP) yang berasal dari kabupaten kota di Kaltim tak memiliki KTP-el.
Padahal, terlepas dari pilkada, KTP-el memang arsip utama yang wajib dimiliki. Terlebih saat WBP telah menyelesaikan masa tahanannya. Sangat diperlukan di masyarakat.
Sementara itu, Kepala LPP Kelas IIA Samarinda Sri Astiana mengatakan, perekaman KTP-el untuk WBP di LPP dilakukan secara bertahap. Setelah Kukar yang langsung menjemput bola ke LPP Juli lalu, selanjutnya pada 27-28 Agustus dilakukan perekaman untuk Samarinda, PPU, Paser.
Terdapat 65 orang di Samarinda. Terdiri dari 64 WBP dan 1 tahanan. Kemudian Kabupaten PPU sebanyak 8 WBP dan 6 WBP asal Kabupaten Paser. Sedangkan di Kukar sebanyak 80 WBP yang telah melakukan perekaman KTP-el. “Awal September nanti wilayah Kubar, Kutim dan kabupaten kota lainnya,” ujar Astiana.
Astiana berharap proses perekaman KTP-el bukan semata-mata terkait proses pilkada. Tujuan utamanya untuk memfasilitasi warga binaan di LPP.
Khusus WBP yang mendapatkan program asimilasi, proses perekaman KTP-el tidak lagi menjadi tanggung jawab LPP. Namun diurus pribadi ke Disdukcapil daerah asal WBP. “Namun tetap kami data dan fasilitasi,” pungkas Astiana. (mrf/qn)