Balikpapan, DiswayKaltim.com - Terkait dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Noor Thoha mengaku belum mengetahui persisnya seperti apa.
Dan hingga saat ini, kata Thoha, belum ada panggilan dari pihak Kejari.
Memang, Kejari Balikpapan baru memanggil sekretaris KPU Balikpapan saja sebagai saksi selama penyelidikan hingga ditingkatkan menjadi penyidikan, Selasa (13/8/2019) lalu.
"Kalau saya selama 24 jam siap (dipanggil). Dari awal, saya bersama komisioner di KPU tidak mengetahui masalah keuangan," katanya, Senin (19/8/2019).
Disampaikan Thoha, saat Pilwali Balikpapan 2015 itu merupakan awal dirinya menjabat di KPU. Dalam hal ini, Thoha tak membela diri. Artinya, jika memang ada yang terlibat korupsi, dia mempersilakan yang bersangkutan diproses hukum.
"Bagi jajaran komisioner kalau memang ada (terlibat), dipersilakan untuk diperiksa. Tapi insya Allah komisioner bersih. Dalam rangka penegakkan hukum, kami wajib mendukung (proses penyidikan)," ungkapnya.
Terkait pengelolaan keuangan, terang Thoha, merupakan ranah sekretaris KPU. Dirinya bersama komisioner KPU tak menyentuh ranah itu. Dalam hal administrasi dan keuangan, sekretaris KPU kota bertanggung jawab kepada sekretaris KPU provinsi.
"Secara fungsional sekretaris KPU kota bertanggung jawab ke ketua KPU kota. Sedangkan soal administrasi dan keuangan ke sekretaris KPU provinsi. Ketua KPU dan komisioner tidak boleh menyentuh ranah keuangan. Dan kami (komisioner) dari awal tidak terlibat sama sekali dengan masalah pengadaan barang," tuturnya.
Seperti diketahui, Kejari Balikpapan tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dana hibah Pilwali Balikpapan tahun 2015. Kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi sementara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim mencapai Rp 1,3 miliar. (sah/dah)
Berita Terkait: Dugaan Korupsi Dana Pilwali Balikpapan 2015, Kerugian Negara Rp 1,3 Miliar