Balikpapan Kecewa Bukit Soeharto Dicoret

Balikpapan, DiswayKaltim.com – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku kecewa dicoretnya kawasan Bukit Soeharto sebagai salah satu opsi lokasi ibu kota negara (IKN). Kekecewaan itu sangat beralasan. Rizal menilai, ekonomi Balikpapan sebagai daerah penopang akan tumbuh pesat jika Bukit Soeharto dipilih Presiden. Bahkan pembangunan jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda, jalan layang serta pelabuhan akan menjadi prioritas. Pertumbuhan ekonomi Kaltim terlebih di Kota Minyak diyakini akan mengalami lompatan tinggi. "Sekali lagi itu kan haknya Presiden melihat mana yang layak. Kita kan tidak ada di posisi yang menentukan, daerah hanya mengajukan," ujarnya, Senin (19/8/2019). Sama halnya dengan PPU dan Kukar yang sempat digadang-gadang sebagai lokasi ibu kota baru, Rizal masih berharap Kaltim akan dipilih Presiden. Jika tidak di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten PPU masih menjadi opsi menarik. Tentu saja Balikpapan masih akan menjadi daerah penopang yang akan kecipratan pembangunan masif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Apalagi Balikpapan sebagai pintu masuk sudah sangat siap dengan keberadaan pelabuhan dan bandara bertaraf internasional. Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan PPU dan Balikpapan juga akan dikebut penyelesaiannya. "Ya kalau dicoret (Bukit Soeharto, Red) mau bagaimana lagi, tapi kan masih ada peluang di PPU. Tapi kita lihat lagi lah," terangnya. Rizal menyebut jika memang tidak layak dijadikan ibu kota negara, dampak program nasional pasti dirasakan dan akan berpengaruh terhadap pembangunan di Kaltim. "Ya tentu ada kecewa, kita tidak ada lompatan yang baru di Kaltim. Kalau jadi ibu kota kan ada lompatan yang tinggi, ekonomi, pembangunan dan infrastruktir tentunya tinggi," harapnya. Namun begitu, Balikpapan hanya menunggu keputusan pemerintah pusat daerah mana yang akan dipilih. Pemerintah daerah sejauh ini, kata Rizal, tidak mengetahui progress karena memang tidak terlibat dalam perumusan pemindahan ibu kota. "Prosesnya (pemindahan ibu kota, Red), daerah tidak banyak terlibat. Penelitian dilakukan oleh pusat, daerah tidak pernah dilibatkan," jelasnya. Seperti diketahui, kawasan Bukit Soeharto sudah dinyatakan tidak masuk dalam opsi lokasi pemindahan ibu kota.  Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan itu di Jakarta, Jumat (15/8/2019) lalu. Bukit Soeharto sebagai daerah yang memiliki banyak kandungan batu bara dinilai tidak layak dan cukup berisiko dengan struktur tanah gambut. Terlebih, kawasan itu hingga saat ini memegang status sebagai kawasan hutan lindung. (k/bom/eny)