Selain itu, dia menuturkan, terkait pentingnya keterbukaan pemerintah melakukan proses komunikasi dua arah. Agar masyarakat dapat bertanya dan dijawab oleh pakar-pakar yang kompeten di pemerintahan. Mesti Ada kesesuaian dalam pembagian tugas pokok. Fungsi masing-masing instansi dan sinergitas informasi antara pihak-pihak yang menyampaikan pesan komunikasi publik.
“Dalam hal ini, penting sekali adanya keselarasan antara komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menghindari distorsi komunikasi yang terjadi di masyarakat,” tutur Silvi.
Pemateri yang lain, yang juga dosen pengajar ilmu komunikasi di Universitas Mulawarman, Jauchar Barlian menggaris bawahi dari sisi kebijakan yang dikeluarkan. Pertama, ketika presiden mengumumkan kebijakan stimulus ekonomi. Berupa keringanan beban pembayaran listrik. Yang langsung disampaikan oleh presiden. Yang justru memicu kegamangan di tengah masyarakat.
“Padahal sebenarnya tugas ini adalah pekerjaan juru bicara kepresidenan dalam konteks komunikasi politik,” kata Jauchar.
Ia melanjutkan, walau muncul istilah adaptasi kebiasaan baru. Pengganti diksi new normal. Tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Masyarakat, katanya, malah berpikir ke arah kehidupan baru tanpa masker.
Begitu juga dengan masalah gelontoran anggaran Rp 504,1 triliun. Strategi komunikasi yang dilakukan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga ketika disampaikan, tidak malah menimbulkan kebingungan dan keresahan publik. Hal tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu, mengingat keterbatasan literasi masyarakat dalam mengelola pesan komunikasi yang berkembang.
Jauchar juga menyinggung, mengenai koordinasi antar lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang menurutnya sangat penting. Misalnya ketika muncul kehebohan kalung anti corona. Yang disarankan oleh Menteri Pertanian. Menurutnya hal itu bentuk tumpang tindih informasi. Ia menyarankan pemerintah pusat untuk dapat membagi Tufoksi antar lembaga. Sehingga tidak terjadi miss informasi.
Selain itu, ia melihat adanya tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganan COVID-19. Itu malah dipertontonkan ke ranah publik. “Tanggung jawab Negara adalah bagaimana masyarakat sipil bisa diperkuat untuk mendukung kebijakan Negara,” tutupnya.
KOMUNIKASI BERBASIS NIRKEKERASAN
Juru Bicara Kepresidenan Muhammad Fadjroel Rachman dalam paparannya menyampaikan prinsip dasar komunikasi publik pemerintah. Yaitu komunikasi demokratis. Yang diusung presiden Joko Widodo, di masa adaptasi kenormalan baru.
Ia menjelaskan perihal perubahan diksi dalam istilah new normal. Katanya, yang perlu diluruskan terkait istilah tersebut, yaitu fokus khalayak. Mereka lebih melihat pada diksi ‘normal’. Sehingga masyarakat berpikir bahwa new normal merujuk pada keadaan yang sudah kembali normal. Karena itu pemerintahan mengubah istilah tersebut menjadi adaptasi kebiasaan baru.
“Istilah untuk mengganti new normal dikemukakan oleh Badan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana Istilah new normal diadaptasi menjadi kenormalan baru. Sementara, Kabinet dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo memilih menggunakan adaptasi kebiasaan baru,” kata Fadjroel.
Strategi komunikasi presiden Jokowi, kata dia, dapat dilihat berdasarkan model komunikasi SMCR-- kepanjangan dari Source (sumber), Message (pesan), Channel (Saluran), dan Receiver (penerima).
Dalam hal ini, proses komunikasi diarahkan untuk membangun persepsi positif. Menghasilkan kepercayaan kepada pemerintahan. Penggambaran ini, katanya, sesuai dengan model SMCR, dimana pengirim pesan dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, channel yang digunakan adalah penggunaan media lama seperti koran, majalah, televisi radio dan sebgainya. Serta media baru berupa media sosial, berupa YouTube, Podcast sampai aplikasi TikTok.
Presiden, kata Fadjroel, ingin memberikan penekanan pada penyampaian bentuk komunikasi demokratis. Komunikasi tersebut tidak bersifat paksaan, dan lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat persuasive. Komunikasi demokratis merupakan branding komunikasi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menekankan pada dua pilar, yaitu nilai demokrasi dan prosedur demokrasi.