Soal air, kesuluruhan petani di PPU masih mengandalkan air hujan untuk pemenuhan kebutuhan. Sawah tadah hujan. Satu harapan mereka hanya proyek lama pemerintah soal perbaikan irigasi. Pembangunan Bendungan Sungai Lambakan yang telah digagas sekira 18 tahun lalu. Hingga kini program masih mandek.
"Ya kami berharap hujan. Kami baru 3 tahun terakhir ini bisa dapat dua kali panen dalam setahun. Sebelumnya hanya sekali panen saja," ucap Sutardi yang juga ketua Kelompok Tani (Poktan) Reksa Buana ini.
Lalu soal pupuk. Kebiasaan petani kebanyakan masih ketergantungan pupuk subsidi. Jumlahnya masih terbatas. Malahan tahun ini kuota yang ada sebesar 2.100 ton, dikurangi hanya menjadi 1.000 ton. Peruntukannya terbagi untuk penggunaan komoditas padi dan palawija. "Yang ada saja kami masih kekurangan, apalagi dikurangi," sebutnya.
Selisih harga pupuk subsidi dan non subsidi jauh. Pupuk majemuk (NPK) subsidi saja hanya Rp 115 ribu. Sedangkan non subsidi Rp 300 ribu. Lebih seratus persen. Belum lagi jenis pupuk dengan kandungan urea, tsp dan za.
Padahal, kata pemerintah, dalam kandungan yang sama, kualitas hasil pemupukan berbeda antara keduanya. Namun sosialisasi terkait hal ini baru mulai digaungkan. "Karuan tidak ada sekalian, jadi kami tidak menunggu," katanya.
Kalau mengenai harga beli dari petani, Sutardi menyebut harga yang biasa mereka dapatkan masih belum ideal. Utamanya untuk menyejahterakan petani. Benar saja. Saat panen raya, saat gabah melimpah, harga akhirnya jatuh. Bahkan mencapai Rp 3.400 per kg.
Petani biasa juga menjual gabah ke pedagang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka langsung datang ke lokasi pertanian. Dengan membawa kendaraan sendiri. Harga jualnya rata-rata Rp 4.000 per/kg gabah basah. Sedikit lebih tinggi ketimbang menjual ke penggilingan padi. Harganya bisa Rp 3.400 hingga Rp 3.700.
“Itulah kenapa ada beras PPU yang dijual ke Banjarmasin,” katanya.
Jika kualitas gabahnya baik. Maka biasanya petani menjual berupa beras. Harganya bisa lebih baik. Rata-rata harga jual beras Rp 8.000-an. Yang mereka khawatirkan ketika panen raya. Harganya bisa jatuh. Seperti halnya yang terjadi panen raya Maret lalu.
Padahal pada bulan itu pula telah terjadi kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP). Dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen. Dan kadar hampa/kotoran maksimal 10 persen naik menjadi Rp 4.200 per kilogram (kg) di tingkat petani dan Rp 4.250 per kg di tingkat penggilingan.
Selanjutnya, HPP Gabah Kering Giling (GKG) kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa/kotoran 3 persen dihargai Rp 5.250 per kg di penggilingan. Serta Rp 5.300 per kg di gudang Perum Bulog.
Adapun untuk HPP beras sebesar Rp 8.300 per kg di gudang Perum Bulog. Dengan syarat, kadar air beras maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, kadar menir paling tinggi 2 persen dan derajat sosoh paling sedikit 95 persen.
Berdasar pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Aturan baru ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 dan diundangkan pada 19 Maret 2020.
Sebelumnya, HPP gabah dan beras diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015. Di mana, HPP GKP tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp 3.700 per kg dan Rp 3.750 per kg.
Adapun untuk GKG di penggilingan sebesar Rp 4.600 per kg dan di gudang Bulog Rp 4.650 per kg. Sementara harga beras di Bulog dihargai Rp 7.300 per kg.
Selain itu, harga ini dipengaruhi kualitas gabah. Jika dilihat banyak gabah hampa, otomatis harga akan rendah. Tidak sesuai standar. "Bagaimana mau hasilnya bagus, kalau faktor pendukungnya tidak maksimal. Airnya. Pupuknya dan lain-lainnya," tegas Sutardi.