Dispora ke KONI: Jangan Asal Terima Cabang Olahraga

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur menegaskan pentingnya ketelitian dan ketegasan dalam proses penerimaan anggota baru oleh KONI Kaltim.

Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi dan ekspos penggunaan dana sisa hibah KONI Kaltim dari APBD 2025, yang digelar di Kadrie Oening Tower, Rabu (21/5/2025).

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, yang hadir mewakili Kadispora, menyampaikan secara terbuka agar KONI tidak gegabah dalam menyetujui keanggotaan cabang olahraga (cabor) baru tanpa verifikasi menyeluruh.

“Kami wanti-wanti agar KONI betul-betul melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual di lapangan sebelum menerima cabor sebagai anggota,” tegas Rasman.

Ia menekankan bahwa setiap cabor yang ingin masuk sebagai anggota KONI harus memenuhi syarat minimal berdasarkan AD ART(Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) KONI, seperti memiliki klub binaan di kabupaten/kota, pelatih yang aktif, tempat latihan, hingga peralatan yang memadai.

“Jangan hanya karena ada, lalu diterima. Harus jelas klubnya di mana, siapa pelatihnya, alatnya ada atau tidak, dan kegiatannya nyata atau tidak. Kalau tidak, maka pembinaan hanya akan jadi beban anggaran tanpa hasil,” tambahnya.

Rasman juga menyoroti bahwa selama ini kelemahan ada pada pelonggaran praktik di lapangan, meskipun aturan sebenarnya sudah jelas.

Ia memberi contoh ada cabor yang diklaim memiliki kepengurusan provinsi, namun faktanya belum memenuhi syarat minimal yaitu 50 persen + 1 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

“Kalau jumlah kabupaten/kota di Kaltim ada 10, maka minimal cabor itu harus punya kepengurusan aktif di 6 daerah. Kalau hanya 4, belum sah jadi anggota KONI provinsi,” jelasnya.

Hal serupa juga berlaku di level kabupaten/kota. Untuk bisa tergabung sebagai anggota KONI daerah, cabor minimal harus memiliki dua klub binaan aktif yang dibuktikan dengan keberadaan atlet, pelatih, serta kegiatan rutin.

“Selama ini kebocorannya di situ. Di atas kertas lengkap, tapi di lapangan enggak ada. Antara ada dan tiada” singgung Rasman.

Ia juga mengingatkan bahwa proses verifikasi ini bukan sekadar soal teknis keanggotaan, tapi akan berdampak langsung pada efisiensi penggunaan dana hibah, terutama dalam pembinaan prestasi dan organisasi.

“Semakin banyak cabor yang masuk tanpa verifikasi jelas, semakin besar beban pembinaan KONI. Kami tidak ingin anggaran habis tapi hasilnya tidak sebanding. Makanya kami minta moratorium dulu, jangan dulu terima anggota baru kalau belum siap diverifikasi faktual,” tegasnya. (ADV/GTN)

Sumber: