BTT Digeser untuk Penanganan Karhutla, DPRD Samarinda Minta Rincian Anggaran

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda kini menjadi perhatian dewan, terutama setelah pemerintah kota (Pemkot) menetapkan masa tanggap darurat. 

DPRD Samarinda menilai, pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) harus dipastikan penggunaannya, termasuk untuk mendukung relawan dan memenuhi perlengkapan keselamatan bagi tim yang turun ke lapangan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai alokasi anggaran tersebut.

Penjelasan itu akan diminta dalam agenda pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. DPRD ingin mengetahui secara rinci ke mana saja anggaran penanganan karhutla dialokasikan setelah pemerintah menetapkan masa tanggap darurat.

BACA JUGA: Krisis Air masih Terjadi di Samarinda, Warga Rela Antre hingga Dini Hari

“Makanya kita akan meminta penggunaan dan alokasi dananya ke mana saja. Itu yang nanti kita ingin pastikan,” ungkap Deni, Senin, 14 September 2026.

Menurut Deni, salah satu yang perlu dipastikan adalah dukungan terhadap relawan yang ikut terlibat dalam penanganan karhutla. Mereka turut turun langsung membantu pemadaman, sehingga kebutuhan selama berada di lapangan tidak boleh luput dari perencanaan anggaran.

Perhatian tersebut juga mencakup alat pelindung diri (APD). Deni menyebut, terdapat keluhan mengenai perlengkapan perlindungan bagi tim yang berada di lokasi kebakaran.

Ia meminta kebutuhan keselamatan personel dipastikan terlebih dahulu, agar penanganan bencana tidak menimbulkan korban baru dari pihak yang bertugas.

BACA JUGA: Guru Keluhkan Insentif Rp700 Ribu, Pemkot Samarinda Pastikan Segera Dibayar

“Tim-tim yang nanti berjibaku di lapangan itu wajib memenuhi itu dulu. APD jangan sampai nanti kita tidak ingin ikut jadi korban dari pihak penanganan,” tegasnya.

Persoalan alokasi anggaran tersebut, kini beririsan dengan pembahasan KUA-PPAS Samarinda. DPRD telah menerima draf usulan dari Pemerintah Kota Samarinda, dan menjadwalkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Deni mengatakan, pembahasan dilakukan dalam waktu yang cukup terbatas. DPRD harus segera memperoleh gambaran mengenai angka-angka dalam rancangan tersebut, termasuk kemungkinan pergeseran dari APBD murni yang sebelumnya telah disahkan.

“Untuk draf usulan KUA-PPAS dari Pemkot telah kita terima. Kita agendakan Rabu rapat dengan TAPD,” ujarnya.

Sumber: