Kebijakan Efisiensi Anggaran Hambat Pembangunan di Mahulu

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak terhadap laju pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang hingga kini masih sangat bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran menyebutkan, proyeksi APBD Mahulu pada 2027 hanya sekitar Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp1,596 triliun.

Di sisi lain, kebutuhan belanja wajib pemerintah daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp400 miliar atau tidak lebih dari 30 persen dari total APBD.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan menjadi semakin terbatas.

BACA JUGA: Hindari Pemborosan, DPRD Minta Pemkab Mahulu Distribusikan Bahan Kebutuhan Pokok Secara Efisien

“Total belanja pegawai tahunan kita mencapai Rp400 miliar ya, maksimal 30 persen dari APBD. Kalau lebih dari angka itu, maka konsekuensinya pengurangan gaji/honor atau pengurangan pegawai,” kata Devung Paran, Senin, 7 September 2026.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berpotensi memengaruhi sejumlah sektor pembangunan yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis cukup berat.

Padahal, Kabupaten Mahulu sebagai daerah yang berada jauh dari pusat perkotaan seharusnya masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan konektivitas antar kawasan.

“Kondisi geografis tersebut membuat pembangunan di Mahulu membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lain,” imbuhnya.

BACA JUGA: Ketua DPRD Mahulu Minta Penerapan Sistem SIAP Dievaluasi

DPRD Mahulu berharap pemerintah pusat dapat memberikan pengecualian atau perlakuan khusus dalam kebijakan efisiensi anggaran bagi daerah perbatasan seperti Mahulu.

Dukungan tersebut dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan dan Mahulu dapat menjalankan peranan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber: