BPH Migas Minta Kendaraan Tanpa QR Code Disisihkan Jika Antre BBM Subsidi

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Kendaraan roda empat yang tidak membawa QR Code saat mengantre pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan disisihkan dari antrean.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas mengatakan, masih ditemukan masyarakat yang mengantre BBM subsidi tanpa membawa dokumen pendukung seperti QR Code.

"Untuk yang tidak lengkap (tidak membawa QR Code) dan lain-lain agar supaya nanti disisihkan dari antrean," kata Wahyudi dikutip dari Antara, Sabtu, 5 September 2026.

Dia mengatakan, masyarakat yang membawa kelengkapan administrasi saat mengantre merupakan pengguna BBM subsidi yang telah memahami aturan dan membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.

BACA JUGA: Sisa Kuota Berlebih di Akhir Tahun tapi Masih Ada Antrean, Pola Distribusi BBM di Bontang Disorot

Masyarakat dengan dokumen lengkap nantinya akan mendapatkan prioritas pelayanan karena telah memenuhi kewajiban sebagai pengguna BBM subsidi sesuai aturan berlaku.

Sedangkan kendaraan yang tidak membawa kelengkapan administrasi akan disisihkan dari antrean agar pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum berjalan lebih tertib.

Saat ini masih banyak pengguna kendaraan yang lalai membawa dokumen wajib, sehingga menyulitkan proses identifikasi penerima BBM subsidi yang tepat sasaran.

Selain dokumen QR Code, BPH Migas juga menemukan kendaraan bermotor dengan kondisi administrasi tidak sesuai, termasuk sepeda motor yang memiliki pelat nomor kendaraan sudah tidak berlaku.

BACA JUGA: Warga Mengeluh BBM Langka, Tapi Pemkab Berau Sebut Stok Masih Aman

Wahyudi mengatakan, kelengkapan data pengguna yang mengantre, mulai dari identitas hingga informasi kendaraan, menjadi faktor penting dalam proses verifikasi penerima BBM subsidi sehingga penyaluran dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Validitas data tersebut juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan dan alokasi BBM subsidi pada tahun berikutnya

Data yang akurat, katanya, membantu pemerintah menyusun perencanaan penyaluran lebih baik.

Melalui penerapan aturan dan pendataan yang lebih tertib, BPH Migas berharap distribusi BBM subsidi berjalan efektif, transparan, serta mampu mencegah penyalahgunaan terhadap bahan bakar yang menjadi kompensasi negara.

Sumber: antara