Bima Arya: DPRD Harus Tingkatkan Kapasitas Kawal Pembangunan Daerah

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia didorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan memperkuat perannya dalam mengawal pembangunan daerah. 

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menghadiri Seminar, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu, 30 Agustus 2026.

Di tengah tantangan fiskal kompleks yang dihadapi pemerintah daerah, DPRD memiliki peran penting untuk mendorong daerah lebih berdaya.

“Intinya bukan hanya otonomi, tapi daerah yang berdaya. Nah daerah yang berdaya ini tidak mungkin kalau DPRD-nya tidak berdaya. Kalau DPRD-nya tidak berperan,” ujar Bima dikutip Disway.id.

BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Wajib Bangun Kemandirian Fiskal Melalui Inovasi

Dia mengatakan, setelah lebih dari 2 dekade perjalanan desentralisasi, evaluasi terhadap efektivitas kewenangan daerah yang berdampak bagi masyarakat sangat dibutuhkan.

Bima Arya juga menyoroti masih besarnya ketergantungan sebagian pemda terhadap transfer dari pemerintah pusat.

“Jadi desentralisasi yang dibagikan itu, kewenangan yang dibagi itu, tidak serta-merta membuat kapasitas fiskal menguat,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran atau rendahnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

BACA JUGA: Desain Besar Penataan Daerah Dikebut, Bima Arya: Otonomi Daerah Hadapi Tantangan Kompleks

Namun, pembahasan anggaran perlu semakin berorientasi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.

DPRD bersama kepala daerah perlu memastikan anggaran mampu mendorong investasi, memperkuat infrastruktur, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka kesempatan kerja.

DPRD juga didorong menggeser fokus pembahasan dari sekadar besaran anggaran menuju dampak yang dihasilkan dari anggaran tersebut.

Selain itu, DPRD harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif daerah. Pengawasan yang kuat diperlukan agar kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan kinerja pembangunan yang terukur.

Sumber: disway.id