Data Sosial Ekonomi, BPS PPU: Verifikasi Ulang Demi Ketepatan Sasaran Bantuan

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Keakuratan data sosial ekonomi masyarakat kembali menjadi sorotan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan, bahwa validitas data di lapangan merupakan kunci agar setiap program dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Kepala BPS Kabupaten PPU, Suko Haryono mengatakan, setiap perbedaan antara catatan administratif dan kondisi nyata di lapangan wajib ditindaklanjuti melalui proses verifikasi atau ground check sebelum data tersebut disahkan sebagai acuan.

"Kalau potret masyarakat berbeda dengan data yang tercatat, memang perlu dilakukan ground check supaya datanya bisa diperbaiki," ucapnya, Senin 24 Agustus 2026.

BACA JUGA: Sasar 39 Ribu Pelaku Usaha di PPU, BPS Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Rahasia dan Bebas Pajak

Suko menjelaskan, pembaruan data kesejahteraan kerap memicu pergeseran posisi atau desil masyarakat.

Namun, dinamika perubahan tersebut harus murni berpijak pada fakta riil, bukan sekadar laporan administratif di atas kertas.

Bagi BPS, berbagai keluhan warga terkait perubahan desil justru menjadi instrumen evaluasi yang berharga untuk menguji kualitas metodologi penghitungan statistik sosial yang digunakan di lapangan.

Di sisi lain, Suko meluruskan batasan wewenang lembaganya. BPS tidak memiliki otoritas untuk mengubah status desil masyarakat secara langsung.

BACA JUGA: Sensus Ekonomi 2026, Pemkab PPU Minta Warga Berikan Data yang Jujur

BPS berperan sebagai penyedia data statistik dan integrator berbagai sumber, sementara proses pemutakhiran data tetap dijalankan oleh instansi berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.

Ke depan, BPS PPU menaruh harapan besar agar seluruh hasil pendataan kesejahteraan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah dapat terintegrasi sepenuhnya ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui integrasi ini, kualitas data kesejahteraan masyarakat diharapkan semakin tajam dan akurat, sehingga mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan kedepannya.

Sumber: