Pemlih Cerdas di Era Demokrasi Digital

Oleh: Suhardy

“DI era digital, Demokrasi tidak hanya soal pertaruhan di bilik suara. Ia kerap kali dipertaruhkan setiap kali kita memilih untuk percaya, membagikan, atau mengabaikan sebuah informasi” 

Pemilu sering dipahami sebagai momentum ketika rakyat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya. Padahal, proses menentukan pilihan sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara.

Berlangsung setiap hari ketika masyarakat membaca berita online, menonton youtube, reels yang menghampiri beranda, komentar di media sosial, hingga pesan yang beredar melalui aplikasi percakapan.

Di era digital, ruang kampanye telah berpindah dari lapangan terbuka ke layar telepon genggam. Pertarungan gagasan tidak lagi hanya terjadi melalui debat publik atau pertemuan tatap muka, tetapi juga melalui algoritma media sosial yang setiap hari membentuk cara pandang masyarakat.

Di sinilah literasi digital menjadi salah satu prasyarat utama agar demokrasi tumbuh lebih sehat. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan internet atau mengoperasikan perangkat teknologi.

Literasi digital adalah kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan mampu memverifikasi informasi secara kritis sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Dalam konteks pemilu, kemampuan ini menjadi benteng pertama untuk melindungi kualitas pilihan politik kita.

Seorang pemilih yang memiliki literasi digital yang baik tidak akan mudah terpengaruh oleh judul yang provokatif, potongan video yang viral ataupun narasi yang sengaja dirancang untuk membangkitkan kemarahan. Kesadaran untuk memeriksa sumber informasi, membandingkannya dengan media yang kredibel, melihat konteksnya secara utuh, dan menyadari bahwa tidak semua konten yang viral itu benar.

Kemampuan tersebut semakin penting karena perkembangan teknologi menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini mampu menghasilkan gambar, suara, bahkan video yang tampak sangat meyakinkan.

Teknologi deepfake misalnya, memungkinkan seseorang terlihat seolah-olah mengucapkan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tanpa kemampuan berpikir kritis, masyarakat berisiko mengambil keputusan politik berdasarkan informasi yang sengaja dimanipulasi.

Laporan World Economic Forum bahkan menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko global terbesar dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam konteks demokrasi, penyebaran informasi yang salah dapat menurunkan kualitas percakapan publik kita, memperkuat polarisasi, hingga mempengaruhi perilaku memilih masyarakat.

Sebelum lebih jauh mempercakapkan tentang pentingnya literasi digital dalam konteks demokrasi, perlu diketahui bahwa pemilu di Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam tingkat partisipasi pemilih.

Sumber: