Parkir Berlangganan Belum Wajib, DPRD Usul Pembayaran Bisa Dicicil

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Rencana penerapan parkir berlangganan di Samarinda dipastikan belum akan menjadi kewajiban bagi masyarakat. 

DPRD Samarinda menyebut program itu masih bersifat pilihan. 

DPRD pun mengusulkan skema pembayaran secara cicilan agar lebih mudah dijangkau oleh warga.

Usulan pembayaran bertahap tersebut disampaikan menyusul rencana tarif parkir berlangganan sebesar Rp400 ribu per tahun untuk kendaraan roda dua dan Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat. 

BACA JUGA:Rp3 Miliar Disiapkan, Tempias Pasar Pagi Ditarget Tuntas Tahun Ini

DPRD menilai nominal tersebut masih terjangkau jika dihitung dalam penggunaan selama setahun, namun pembayaran sekaligus berpotensi memberatkan sebagian masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Anwar Hakim mengatakan, program parkir berlangganan saat ini masih berada pada tahap pembahasan dan sosialisasi. 

Pemerintah belum menerapkan kewajiban kepada seluruh pemilik kendaraan untuk mengikuti program tersebut.

“Parkir berlangganan ini belum menjadi kewajiban, tetapi masih bersifat opsional. Artinya, pemerintah masih melakukan pendekatan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi,” ujarnya, pada Jumat 19 Juni 2026.

Menurut Deni, masyarakat perlu diberikan ruang untuk memahami manfaat program tersebut sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. 

Karena itu, sosialisasi yang menyeluruh menjadi bagian penting agar warga mengetahui tujuan dan keuntungan yang akan diperoleh apabila mengikuti program parkir berlangganan.

BACA JUGA:Hujan Lebat Rendam 15 Titik di Kota Tepian, Samarinda Utara Terbanyak

Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah kemampuan masyarakat dalam membayar biaya parkir berlangganan. 

Meski nominal yang direncanakan relatif terjangkau dalam hitungan tahunan, kondisi ekonomi setiap warga tentu berbeda.

Sumber: