Pemkab Kutai Barat Percepat Pembentukan Tim Pengawasan BBM

KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) mempercepat pembentukan tim pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul sorotan terkait lemahnya pengawasan di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM di Kutai Barat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak memicu keresahan masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kutai Barat, Kamius Junaidi, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan pembentukan tim pengawasan guna mengantisipasi berbagai persoalan distribusi BBM yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Dalam hal ini kami harus memperkuat pengawasan sehingga tidak ada lagi distribusi BBM yang berjalan tanpa pengendalian,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).

BACA JUGA: 4 Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Diciduk Polres Kutim

Menurut Kamius, pengawasan distribusi BBM tidak bisa dilakukan secara biasa karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, Pemkab Kutai Barat menilai diperlukan langkah cepat dan koordinasi lintas instansi agar pengawasan di lapangan berjalan maksimal.

Ia memastikan pembentukan tim pengawasan BBM tersebut segera direalisasikan dan prosesnya kini sedang berjalan.

“Segera nanti dibentuk, karena saat ini prosesnya sudah berjalan,” katanya.

Kamius menjelaskan, pemerintah daerah memahami adanya kritik dari DPRD maupun masyarakat terkait penanganan dan pengawasan distribusi BBM yang dinilai masih lamban. Namun, ia menegaskan koordinasi antarinstansi sejauh ini terus dilakukan.

BACA JUGA: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Berimbas ke Proyek Infrastruktur di Paser

“Koordinasi kami sudah berjalan terus terhadap hal-hal yang menjadi persoalan di lapangan,” ungkapnya.

Menurut dia, pengawasan distribusi BBM membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), agar pengendalian di lapangan lebih efektif.

Dengan adanya tim khusus, pemerintah daerah berharap setiap persoalan distribusi BBM dapat segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak lebih luas.

Selain itu, Pemkab Kutai Barat juga membuka peluang untuk memperkuat dukungan anggaran pengawasan apabila dibutuhkan dalam pelaksanaannya nanti.

Sumber: