Kejati Kaltim Hentikan Penuntutan 4 Kasus Pidana

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menghentikan penuntutan empat kasus perkara pidana.

Penghentian penuntutan dilakukan melalui jalur restorative justice.

Penghentian perkara itu dilakukan setelah Direktur Orang dan Harta Benda (OHARDA) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Nanang Ibrahim Soleh, menyetujui usulan Kejati  Kaltim.

Empat perkara tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda dan Kejari Bontang, dengan para tersangka yang disangka melanggar Pasal 591 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BACA JUGA:Setelah UI Kini Unpad, Dugaan Pelecehan Mahasiswi Program Pertukaran Libatkan Guru Besar

Adapun tersangka yang memperoleh penghentian penuntutan melalui restorative justice yaitu Ahmad Fitri Noor Fazri bin Muhammad Syamsudin Effendi dari Kejari Samarinda, serta Abd Halim bin Dio, Holilah binti Dio, dan Saniah binti Mat Badrih dari Kejari Bontang.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Nur Asiah dalam pernyataan resmi yang dikutip Sabtu (18/4/2026) menyebut penghentian penuntutan tersebut diberikan setelah seluruh persyaratan dalam kebijakan keadilan restoratif terpenuhi.

“Dalam prosesnya, telah dilaksanakan perdamaian antara tersangka dan korban, di mana tersangka secara terbuka meminta maaf dan korban telah memberikan maaf,” bunyi pernyataan Nur Asiah.

Selain itu, para tersangka diketahui belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

BACA JUGA: CCTV Selama Sepekan Disisir, Polisi Buru Asal Peluru Misterius yang Hantam Mobil Warga

Ancaman pidana dalam perkara ini juga tergolong ringan, yakni berupa pidana denda atau pidana penjara yang tidak lebih dari lima tahun.

Para tersangka juga berkomitmen tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela melalui musyawarah untuk mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak mana pun.

Tersangka dan korban pun sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke persidangan karena dinilai tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

BACA JUGA: Ketua Ombudsman RI Terjerat Korupsi, 6 Hari setelah Dilantik Presiden, Pansel Kecolongan?

Selain itu, terdapat pertimbangan sosiologis yang menjadi dasar kuat dalam pemberian penghentian penuntutan tersebut.

Nur Asiah menegaskan bahwa penerapan restorative justice dilakukan secara selektif dan hati-hati.

“Restorative justice kami terapkan secara selektif dan ketat. Seluruh syarat formil dan materiil harus terpenuhi, termasuk adanya perdamaian yang tulus antara korban dan tersangka,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan ini bukan bentuk pelemahan penegakan hukum, melainkan upaya menghadirkan keadilan yang lebih substansial dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

BACA JUGA: Helikopter PK-CFX Jatuh di Sekadau Kalimantan Barat, Serpihan Diduga Bagian Ekor Ditemukan

Dengan persetujuan dari JAM Pidum atas empat perkara tersebut, Kejati Kaltim kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional Kejaksaan RI yang mengedepankan pendekatan humanis dan berkeadilan.

Penerapan keadilan restoratif menjadi bagian dari transformasi sistem peradilan pidana, khususnya pasca diberlakukannya KUHP baru, yang memberikan ruang penyelesaian perkara secara proporsional serta berorientasi pada kemanfaatan hukum dan harmoni sosial di tengah masyarakat.(*)

 

Sumber: