Pemkab Kubar Susun RKPD 2027, Bupati Tekankan Tata Kelola dan Infrastruktur Agroindustri

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) menggelar Konsultasi Publik sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Senin 19 Januari 2026.

Konsultasi publik ini menjadi forum awal untuk menghimpun aspirasi serta rekomendasi dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD Kubar Tahun 2027. 

Bupati Kubar, Frederick Edwin mengatakan, konsultasi publik merupakan instrumen strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Melalui konsultasi publik ini, kita ingin memastikan bahwa RKPD Tahun 2027 disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,” ujar Frederick Edwin.

BACA JUGA: Rp196 Miliar Digelontorkan, Jalan Nasional Kubar Diperbaiki Bertahap hingga 2027 Mendatang

BACA JUGA: Bulog Segera Bangun Kantor Cabang di Kutai Barat, Gudang Dibangun di Kawasan Mapan

Ia menegaskan, keselarasan antara kebijakan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah. 

Menurutnya, sinergi kebijakan tersebut sangat dibutuhkan, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan, pemenuhan infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi daerah.

Bupati menjelaskan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Sementara itu, pemenuhan dan pemerataan infrastruktur dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kutai Barat.

BACA JUGA: RSUD HIS Kubar Mulai Terapkan KRIS BPJS, Satu Ruangan Maksimal 4 Tempat Tidur

BACA JUGA: TP PKK Kubar Salurkan 3.000 Paket Sembako Melalui Bazar Murah

Dalam kesempatan itu, Frederick juga menyampaikan tema pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2027, yakni "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemenuhan Infrastruktur Menuju Stabilitas Ekonomi dan Iklim Investasi yang Kondusif Berbasis Agroindustri".

Tema tersebut, kata dia, mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan tata kelola pemerintahan dan infrastruktur sebagai pondasi utama pembangunan. 

Sumber: