Cegah Kapal Tabrak Jembatan Berulang, Pemprov Kaltim Rancang Rest Area Sungai Mahakam

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan penataan menyeluruh tata kelola pelayaran di Sungai Mahakam untuk mencegah terulangnya insiden kapal menabrak jembatan. 

Salah satu langkah yang dirancang adalah pembangunan area khusus atau rest area kapal dan tongkang agar tidak mengganggu alur pelayaran utama, terutama di sekitar jembatan.

Kebijakan ini ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat memimpin rapat terpadu tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KSOP Kelas I Samarinda, serta pemangku kepentingan terkait. 

Rapat tersebut membahas penggolongan alur Sungai Mahakam di kawasan Jembatan Mahakam Ulu, Samarinda.

BACA JUGA: Awal 2026, 2 Tongkang Batu Bara Tabrak Jembatan Mahulu Akibat Gagal Bermanuver

Rudy menyampaikan, penataan ini merupakan respons atas insiden tongkang menabrak jembatan yang terjadi berulang kali. Terbaru, Jembatan Mahakam Ulu kembali mengalami insiden pada Minggu, 4 Januari 2026, padahal sebelumnya juga ditabrak pada 23 Desember 2025. 

Di tahun-tahun sebelumnya, kejadian serupa tercatat terjadi di Jembatan Mahkota.

“Ini bukan kejadian tunggal. Kejadian seperti ini terus berulang, dari tahun ke tahun, dan terjadi di beberapa jembatan. Kita harus segera melakukan mitigasi agar insiden serupa tidak kembali terulang,” ujar Rudy, Senin (5/1/2026).

Menurut Rudy, langkah awal yang disepakati adalah pembenahan tata kelola alur pelayaran di seluruh jembatan yang melintasi Sungai Mahakam. Penataan tersebut mencakup Jembatan Mahakam Ulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar di Samarinda.

BACA JUGA: Jembatan Mahulu Ditabrak Lagi, Kapal Tongkang Hantam Pilar dan Rusak Rumah Warga

Ia menilai pengaturan alur pelayaran menjadi krusial karena Sungai Mahakam memiliki karakter alur yang relatif sempit, sementara kapal dan tongkang yang melintas berukuran besar untuk mengangkut hasil bumi Kaltim.

“Kita harus mengatur alur pelayaran dengan lebih tertib. Sungai Mahakam ini sempit, sementara kapal-kapalnya besar. Kalau tidak diatur dengan baik, risikonya sangat tinggi,” tegasnya.

Selain alur pelayaran, Pemprov Kaltim juga akan membenahi sarana dan prasarana keselamatan pelayaran. Rudy menekankan standar keselamatan di bawah jembatan harus disesuaikan dengan ketentuan internasional, mengingat jembatan merupakan akses vital bagi masyarakat.

“Di atas jembatan ada masyarakat yang melintas setiap hari. Tugas kita memastikan keselamatan mereka. Karena itu, keamanan pelayaran di bawah jembatan tidak boleh diabaikan,” ucapnya.

Sumber: