Dewan Pendidikan Kaltim: Krisis Guru Bisa Jadi Bom Waktu Pendidikan untuk Bontang

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Dewan Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) memperingatkan potensi krisis guru di Kota Bontang seiring rencana pensiunnya sekitar 100 tenaga pengajar pada 2026. 

Kondisi ini dinilai dapat menjadi “bom waktu” bagi keberlanjutan pendidikan apabila tidak segera diantisipasi pemerintah daerah.

Pengurus Dewan Pendidikan Kaltim, Rediyono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bergerak cepat menyiapkan skema rekrutmen.

“Rekrutmen ini harus dimulai dari sekarang. Karena prosesnya cukup panjang. Apalagi saat ini kan tidak boleh ada tenaga honorer. Jadi, paling cepat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya, Senin (1/12/2025).

BACA JUGA: Bontang Terancam Krisis Guru, Wawali Bontang minta Dua OPD Lakukan Hal Ini

BACA JUGA: Bontang Krisis Guru, Pemda Ingin Rekrutmen Tapi Terganjal Aturan Pusat

Ia menilai, menunggu seleksi aparatur sipil negara (ASN) bukan solusi karena prosesnya memakan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan kekosongan guru. 

Kekosongan tersebut, menurutnya, akan berdampak langsung pada kualitas belajar mengajar.

“Belajar mengajar ini tidak bisa digantikan oleh alat. Harus ada tatap muka antara guru dan murid. Di situ, ada transfer ilmu yang terjadi. Karena terbangunnya hubungan emosional. Hal ini tidak bisa digantikan oleh teknologi,” ujarnya.

Jika kekosongan guru tidak dapat dihindari, guru yang tersisa terpaksa merangkap mengajar beberapa mata pelajaran. Namun, Rediyono menegaskan cara tersebut tidak akan efektif.

BACA JUGA: Kekurangan 1.000 Guru, Pemkot Balikpapan Terapkan Skema Guru Kontrak Inovatif Mulai 2026

BACA JUGA: Guru di Kaltim Wajib Manfaatkan AI Tingkatkan Kualitas Pembelajaran

“Setiap guru ini kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Tidak mungkin guru agama misalnya, mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Mungkin bisa, tetapi hasilnya tidak maksimal,” terangnya.

Ia meminta pemerintah menyelesaikan ancaman kelangkaan guru sebelum gelombang pensiun terjadi. Menurutnya, kewenangan rekrutmen PPPK yang dapat dilakukan pemerintah kota memungkinkan proses lebih cepat.

Sumber: