Kekurangan 1.000 Guru, Pemkot Balikpapan Terapkan Skema Guru Kontrak Inovatif Mulai 2026

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Ketersediaan tenaga pendidik di sekolah negeri jenjang SD dan SMP di Balikpapan masih belum mencukupi.

Untuk menutup kekosongan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah menyiapkan pola rekrutmen Guru Kontrak Inovatif dengan status Kontrak Kerja Individu (KKI) yang akan mulai diberlakukan pada 2026.

Skema itu ditargetkan mampu menambah sekitar 400-500 guru pada tahap awal.

Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik mengungkapkan, bahwa kebutuhan guru di kota ini tidak dapat sepenuhnya ditangani melalui mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena proses dan kuotanya ditentukan oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA: Pemkot Bangun Sekolah Negeri Terpadu di Kawasan Grand City Balikpapan

Sementara, ujar Irfan, jumlah guru yang pensiun setiap tahun terus bertambah, sehingga ruang kelas berpotensi kekurangan pengajar.

"Kami memerlukan langkah tambahan di luar skema PPPK. Oleh karena itu, pola rekrutmen Guru Kontrak Inovatif disiapkan untuk memperkuat jumlah tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri," ucapnya saat diwawancara belum lama ini.

Program serupa telah diterapkan di sejumlah daerah lain seperti Jakarta dan Makassar. Dalam skema tersebut, masyarakat dengan kualifikasi pendidikan keguruan dapat mengikuti seleksi secara terbuka.

Irfan menegaskan, proses rekrutmen tidak memberikan prioritas kepada guru honorer atau tenaga pengajar yang sudah lama mengabdi. Adapun, seluruh peserta akan dinilai berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.

BACA JUGA: Dinamika Harga Pangan Balikpapan: Semangka dan Kangkung Naik, Bawang Merah, Ikan Layang Turun

"Seleksi bersifat terbuka. Semua yang memiliki latar belakang pendidikan guru dapat mendaftar, baik untuk jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama," jelas Irfan.

Data kebutuhan tenaga pendidik menunjukkan, Balikpapan masih kekurangan sekitar 1.000 guru.

Dengan tambahan 400-500 guru melalui GKI pada gelombang pertama, ia berharap, beban mengajar di sekolah-sekolah dapat lebih merata dan tidak lagi bergantung pada penunjukan guru rangkap mata pelajaran atau penugasan antar sekolah.

Irfan pun menyampaikan, penerapan skema KKI akan dilaksanakan bersamaan dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang merupakan jalur sertifikasi resmi dari pemerintah pusat.

Sumber: