Proyek Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq Dinilai Mubazir, DPRD Kubar Menolak

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM — Komisi III DPRD Kutai Barat (Kubar) tegas menolak 2 proyek multiyears atau tahun jamak yang diajukan pemerintah daerah untuk Tahun Anggaran 2026.

2 proyek ditolak tersebut yakni pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq, karena dinilai tidak memiliki manfaat besar bagi masyarakat, serta berpotensi menguras APBD tanpa dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kubar, Oktavianus Jack, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten semestinya lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan. 

Menurutnya, 2 proyek besar yang diajukan melalui skema multiyears tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan dan urgensi masyarakat di lapangan.

BACA JUGA: Komisi II DPRD Kubar Soroti Ketidaksiapan OPD Bahas Kegiatan Multiyears dan Inventarisasi Jalan

“Kami tidak mendukung pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq. Nilai manfaat dua proyek ini sangat kecil bagi masyarakat. Kalau tetap dipaksakan, kami menilai proyek multiyears itu akan mubazir,” ujarnya saat ditemui usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kubar, Kamis (30/10/2025).

Jack menambahkan, APBD Kutai Barat seharusnya digunakan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan proyek besar yang lebih mengedepankan aspek seremonial atau prestise pembangunan semata. 

Ia menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek strategis agar tidak menimbulkan beban keuangan jangka panjang.

“Jangan sampai anggaran daerah yang terbatas justru habis untuk proyek yang manfaatnya kecil. Pemerintah harus lebih realistis, apalagi dana kita tidak sebesar kabupaten lain di pesisir atau perkotaan besar,” tegasnya.

BACA JUGA: DPRD Kubar Minta Evaluasi Menyeluruh, Serapan APBD Rendah karena Kinerja Teknis Belum Optimal

Selain itu, Jack menilai rencana pembangunan Pelabuhan Royoq perlu dikaji ulang secara teknis maupun geografis. Ia menilai pelabuhan berskala besar tidak relevan dibangun di Kutai Barat yang tidak memiliki wilayah pesisir laut.

“Pelabuhan besar itu idealnya dibangun di wilayah laut, sementara Kutai Barat kan wilayah pedalaman. Jadi untuk apa membangun pelabuhan kontainer kalau memang kebutuhan logistik kita sudah bisa terpenuhi lewat jalur darat?” ujarnya menegaskan.

Pernyataan senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kubar, Zainuddin Thaib. Ia menilai 2 proyek multiyears yang diusulkan pemerintah daerah itu sama sekali tidak mendesak untuk dilaksanakan. 

“Kalau bicara urgensi, saya kira dua proyek itu tidak mendesak. Pembangunan Pelabuhan Royoq misalnya, Kutai Barat bukan daerah pesisir yang memerlukan pelabuhan besar untuk bongkar muat kontainer. Aktivitas ekonomi kita lebih banyak lewat jalur darat,” ucapnya.

Sumber: