Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Pertanian di Berau Wajib Lewat Kelompok Tani

BERAU, NOMORSATUKALTIM — Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Berau, Junaidi mengatakan, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor pertanian wajib melalui kelompok tani. 

Menurutnya, mekanisme penyaluran tersebut mengharuskan setiap kelompok tani memiliki surat rekomendasi resmi dari DTPHP sebagai dasar pengambilan BBM di SPBU sehingga dapat menjadi bukti legal bahwa kelompok tersebut layak menerima subsidi.

“BBM bersubsidi tidak bisa diambil secara individu. Harus ada surat rekomendasi dari kami, dan itu diterbitkan untuk satu kelompok tani, bukan perorangan,” ujar Junaidi, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, sistem ini diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh petani aktif. 

BACA JUGA: Kurangi Ketergantungan BBM, Kutim Berencana Hidupkan Kembali Tradisi Perahu Layar

BACA JUGA: Distribusi BBM Subsidi di Kaltim Diawasi, Rudy Mas'ud: Jangan Dipakai untuk Industri dan Tambang

Sebelum rekomendasi dikeluarkan, DTPHP melakukan verifikasi kondisi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dimiliki kelompok tani.

“Kami cek dulu, alsintannya masih digunakan atau sudah rusak. Kalau alatnya tidak berfungsi, tentu tidak bisa mendapat jatah BBM bersubsidi,” kata dia.

Junaidi menambahkan, besaran alokasi BBM bersubsidi disesuaikan dengan jenis dan jumlah alsintan yang digunakan kelompok tani. Misalnya, kebutuhan bahan bakar untuk mesin panen (komben) berbeda dengan traktor atau mesin giling padi.

“Kalau komben (combine), satu sampai dua liter biasanya cukup untuk beberapa jam kerja. Tapi kalau hand traktor jelas lebih banyak karena pengoperasiannya manual,” tuturnya.

BACA JUGA: Truk Antre BBM di Bontang Parkir Depan Sekolah, Mengganggu Aktivitas dan Membahayakan Siswa

BACA JUGA: Berau Kembangkan Pisang Kepok dengan Kultur Jaringan, Dorong Produktivitas dan Kualitas Pertanian

Untuk wilayah yang jauh, proses verifikasi dapat dilakukan secara daring melalui rekaman video terbuka yang memperlihatkan kondisi alsintan dan waktu penggunaan di lapangan. Cara ini dianggap efektif mencegah manipulasi data dan memastikan transparansi penyaluran.

DTPHP juga secara berkala akan memperbarui data alsintan aktif di Kabupaten Berau. Junaidi meminta petani melakukan perawatan rutin agar mesin tetap berfungsi optimal.

Sumber: