Sensus Ekonomi 2026, BPS Kutim: Masyarakat Harus Jujur Berikan Data

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2026 mendatang.

Keakuratan data diyakini menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Fungsional Statistisi Ahli Pertama BPS, Ayufi Kusuma Wardani mengingatkan, bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah adanya manipulasi atau ketidakjujuran dari responden saat memberikan informasi, terutama terkait pendapatan dan kondisi usaha.

“Masih sering terjadi, masyarakat menyembunyikan penghasilan mereka, takut datanya akan digunakan untuk keperluan pajak atau berimbas pada bantuan sosial,” ujar Ayufi, Senin 21 Juli 2025.

BACA JUGA: Jumlah Pengangguran di Bontang Capai 6 Ribu Lebih, Disnaker Pertanyakan Data BPS

BACA JUGA: BPS: Literasi Data di Kelurahan Masih Lemah

Dia menegaskan, data yang dikumpulkan oleh petugas sensus hanya digunakan untuk keperluan statistik. “Kami tidak menggunakan data itu untuk hal-hal di luar statistik, apalagi untuk menentukan apakah seseorang layak dapat bantuan atau tidak. Ini murni untuk pembangunan,” jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau curiga dengan kehadiran petugas sensus. Menurutnya, setiap petugas akan dilengkapi dengan atribut resmi seperti tanda pengenal dan surat tugas dari BPS.

“Petugas kami akan datang langsung ke pelaku usaha, mulai dari pedagang kecil, pemilik toko, hingga pengusaha besar. Semuanya akan kami data secara menyeluruh,” tambahnya.

Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi sensus Ekonomi ketujuh yang dilakukan oleh BPS secara nasional. Pelaksanaannya direncanakan pada Mei hingga Juni 2026 dan akan menjangkau seluruh sektor usaha di Indonesia, termasuk di Kutim.

BACA JUGA: Dianggap Sudah Tak Relevan, BPS Disarankan Perbarui Metode Pengukuran Tingkat Kemiskinan

BACA JUGA: BPS Sebut Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pariwisata dan Perhotelan di Balikpapan

Data hasil sensus akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan daerah, hingga penyusunan anggaran yang tepat sasaran. Karena itu, keakuratan dan kelengkapan data menjadi sangat krusial.

“Jika data tidak sesuai dengan kenyataan, maka dampaknya bisa merugikan masyarakat sendiri. Program pemerintah bisa salah sasaran karena basis datanya keliru,” kata Ayufi.

Sumber: