LBH Samarinda Kritik Program MBG, Minta Pelaksanaan Dievaluasi Total

Berulangnya kasus serupa di sejumlah daerah, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan program unggulan presiden tersebut.

Fadilah mengatakan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan. 

Karena itu, setiap kebijakan publik yang menyangkut keselamatan mereka harus dijalankan dengan standar pengawasan yang ketat.

"Negara memang berkewajiban memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun ketika pelaksanaannya justru menimbulkan risiko kesehatan, tentu harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas," tuturnya.

Selain menyoroti dampak terhadap penerima manfaat, LBH Samarinda juga mempertanyakan tata kelola pelaksanaan MBG, yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

Fadilah menilai, pemerintah perlu membuka secara transparan proses pengelolaan anggaran, mekanisme pengadaan. 

Sehingga pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat berjalan sesuai program tersebut.

Ia juga menyoroti berbagai laporan dan kajian, yang sebelumnya disampaikan kalangan akademisi maupun kelompok masyarakat sipil terkait pelaksanaan MBG.

Menurutnya, sejumlah pihak telah mengingatkan perlunya evaluasi terhadap model distribusi makanan yang digunakan saat ini. 

BACA JUGA:BGN Bahas Kemungkinan Pengurangan 8 Juta Penerima Program MBG

Salah satu usulan yang berkembang, ialah mengkaji ulang sistem dapur terpusat melalui SPPG dan mempertimbangkan model berbasis sekolah agar pengawasan lebih mudah dilakukan.

"Jangan sampai program sebesar ini berjalan tanpa koreksi terhadap berbagai persoalan yang sudah muncul di lapangan," imbuhnya.

LBH Samarinda, juga menyoroti pentingnya penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian atau membahayakan keselamatan penerima manfaat program.

Menurut Fadilah, setiap kasus yang mengakibatkan gangguan kesehatan pada anak harus ditindaklanjuti secara serius agar kejadian serupa tidak terulang.

Ia menegaskan, program MBG seharusnya menjadi instrumen negara untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini. 

Sumber: