DPRD Kaltim Kritik Rencana Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi.-Mayang/Disway Kaltim-
Sementara sistem sewa memungkinkan pemerintah menghentikan penggunaan saat sudah tidak diperlukan.
"Kalau beli itu maintenance, operasional, semuanya jadi beban tetap. Kalau sewa kan temporer. Bisa tahunan atau bahkan per beberapa bulan sesuai kebutuhan," bebernya.
Meski demikian, Dia mengingatkan agar opsi penyewaan pun tetap harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar mengganti pola belanja tanpa mempertimbangkan urgensi.
"Kalau belum mendesak, kendaraan yang ada dimaksimalkan dulu. Jangan sampai di tengah pengetatan anggaran kita malah menambah beban baru,"tegasnya.
Subandi berharap setiap rencana belanja bernilai besar dapat dikaji secara matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap program prioritas lain, khususnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
"Kita semua harus peka terhadap kondisi fiskal daerah. Karena efisiensi ini berdampak luas, termasuk pada pembangunan dan kepentingan masyarakat,"pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
