Kubar dan Samarinda Bantah Ada Dana Mengendap di Bank Pusat

"Maksimum mungkin sekira Rp 1 triliun, bisa juga 500 sampai 600 miliar rupiah. Dan semua sudah ada peruntukannya," terangnya.

Ia menegaskan tidak ada praktik pengendapan atau penyimpanan dana secara tidak sah.

BACA JUGA:Ratusan Koperasi di Kota Balikpapan Tak Aktif, DKUMKMP Fokus Lakukan Verifikasi dan Revitalisasi

Semua saldo di RKUD merupakan bagian dari mekanisme keuangan yang wajib disimpan di bank pemerintah.

"Tidak ada yang berani main-main dengan uang pemerintah. Semua dana itu sudah punya kegiatan, hanya belum dibayarkan saja," tegasnya.

Andi juga menilai istilah "dana mengendap" harus dijelaskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Dia menyayangkan bahwa menteri keuangan menerima mentah-mentah data yang dilampirkan.

Menurutnya, lampiran itu bisa ditelurusi terlebih dahulu agar tidak memunculkan kegaduhan. 

"Sayangnya, diksi ‘mengendap’ itu multitafsir. Padahal secara faktual, uang itu memang masih di bank karena belum waktunya dibayarkan," ujarnya.

Menurutnya, seluruh kepala daerah tentu tidak akan berani menahan dana publik di luar ketentuan hukum.

"Semua dana di Samarinda sudah ada kegiatannya. Kalau pun masih tersisa, itu karena belum dibayar, bukan diendapkan," pungkas Andi Harun.

BACA JUGA:Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Samarinda Kota Ditangkap Saat Tidur di Masjid, 3 Lainnya Masih Dikejar

Meski isu dana mengendap telah ditepis kedua pejabat dari kabupaten dan kota itu, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berpesan ke pemerintah daerah (Pemda) agar tidak membiarkan dana mengendap terlalu lama dan dapat dikelola dengan bijak.

Purbaya juga menyarankan Pemda mempercepat belanja produktif dan tidak menunggu hingga akhir tahun.

Para kepala daerah juga diminta menjaga tata kelola dan integritas karena ini berpengaruh terhadap kepercayaan investor serta masyarakat.

Sumber: