DBH Dipangkas 75 Persen, Bupati Kukar Siapkan Langkah Advokasi

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat kembali menjadi sorotan serius di Kutai Kartanegara (Kukar).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah advokasi terhadap pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai sangat merugikan daerah penghasil.

Pemangkasan tersebut dirasakan seluruh daerah di Kalimantan Timur. Dari semula transfer ke daerah (TKD) DBH yang seharusnya mencapai triliunan rupiah, kini hanya tersisa sebagian kecil.

Hal ini menuntut pemerintah daerah mengambil langkah strategis agar pembangunan tidak terganggu. “Seluruh Kalimantan Timur dana transfer dalam bentuk dana bagi hasil itu dipotong 75 persen,” ujar Aulia di Tenggarong belum lama ini.

BACA JUGA: DBH Terancam Dipangkas, Layanan Dasar Masyarakat Tetap Diprioritaskan

Ia mencontohkan, Kalimantan Timur yang seharusnya memperoleh sekitar Rp6 triliun, kini hanya menerima Rp1,5 triliun. Sedangkan Kukar dari estimasi Rp5,7 triliun hanya mendapatkan Rp1,3 triliun.

“Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita dan kami kemarin sudah bersepakat dengan Pak Gubernur untuk Insya Allah melakukan proses advokasi terhadap dana bagi hasil itu,” jelasnya.

Menurut Aulia, DBH seharusnya diberikan penuh karena merupakan hak daerah penghasil. Ia menegaskan, keadilan fiskal harus ditegakkan demi mendukung pembangunan di daerah yang menjadi penopang utama industri ekstraktif, seperti batu bara dan migas.

“Kita menganggap dana bagi hasil ini merupakan hak yang seharusnya didapat oleh daerah penghasil,” ungkapnya.

BACA JUGA: DBH Anjlok, Gubernur Kaltim Tegaskan Pembangunan Tetap Jalan Meski Dana Terbatas

Aulia menyampaikan, bahwa sektor industri ekstraktif lambat laun akan menurun.

Oleh karena itu, Kukar telah menyiapkan strategi pengalihan ekonomi ke sektor non-ekstraktif, dengan fokus utama pada pertanian dan pariwisata. “Sekarang kita berusaha mengalihkan ke non-ekstraktif seperti pertanian,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tengah mendorong lahirnya petani milenial, sekaligus memperkuat sarana dan prasarana pertanian agar generasi muda tertarik terjun di sektor tersebut. Upaya ini diyakini akan menjaga keberlanjutan ekonomi Kukar di masa mendatang.

“Makanya salah satu penguatan yang kita lakukan selain sektor pariwisata adalah pertanian dengan memperkuat petani-petani milenial,” tegasnya.

Sumber: