Bentuk Pansus Oke, Komisi Juga Boleh

Bentuk Pansus Oke, Komisi Juga Boleh

Samarinda, DiswayKaltim.com - Pembentukan panitia khusus (pansus) untuk memperjuangkan turunnya tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) masih menuai pro kontra. Yang menolak bukan berarti tak setuju tarif diturunkan. Melainkan lebih mendorong agar persoalan tarif jalan tol ini menjadi ranah komisi.

"Kalau tarif Komisi II. Kalau bicara pembangunannya, Komisi III," kata Baharuddin Demmu, anggota DPRD Kaltim dapil Kukar. Ia juga sebagai wakil ketua Komisi II DPRD Kaltim.

Secara pribadi, ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim ini tak sepakat dengan pembentukan pansus. Baharuddin lebih sepakat bila persoalan jalan tol itu diserahkan ke komisi.  Fraksinya, kata Baharuddin, dalam hal ini, tak melarang anggotanya bila mendukung pembentukan pansus. Tak juga mendukung. Keputusan diserahkan kepada masing-masing anggota.

"Kalau secara fraksi tidak ada (sikap). Tapi diserahkan ke masing-masing anggota," tambahnya.

Sepengetahuan Baharuddin, beberapa anggota fraksinya ada yang sepakat pansus dibentuk. Dan itu tak masalah. "Yang saya tahu, wakil ketua DPRD, kemudian Pak Muspandi sudah tandatangan. Fraksi kita memberikan keleluasaan pada anggota," katanya.

Sementara itu, Syafruddin, ketua Fraksi PKB-Hanura, sebagai salah satu anggota yang mendukung pembentukan pansus, hingga kini masih menunggu dasar dan alasan dibentuknya pansus dari pengusul. Diketahui, pengusul dibentuknya pansus itu adalah Sarkowi V Zahry, ketua Fraksi Golkar.

"Sampai sekarang saya masih wait and see. Meskipun saya setuju. Tapi kan setuju itu harus juga mendengarkan alasan-alasan dari yang mengusulkan. Yang mengusulkan, kalau tidak salah, Pak Sarkowi," katanya.

Dikatakan legislator Kaltim dapil Balikpapan itu, secara kelembagaan DPRD, sudah bersikap. Berkaitan dengan tarif jalan tol yang dinilai kemahalan itu.

"Sudah direspons secara kelembagaan. Kalau bicara pansus kan lebih spesifik. Secara kelembagaan itu, ketua, wakil ketua dan anggota DPRD sepakat bahwa kita melakukan langkah menyurati Kementerian PUPR untuk menurunkan tarif," tambahnya.

Meski demikian, Syafruddin yang juga politisi PKB itu, tak masalah bila persoalan tarif tol diserahkan kepada komisi bersangkutan. Tanpa harus membentuk pansus. Yang penting substansinya sama. Menghendaki diturunkannya tarif Jalan Tol Balsam.

"Kalau (fraksi) PKB, mendukung. Mau ke komisi, saya setuju apakah didorong ke pansus, saya setuju dua-duanya. Substansinya saya setuju," katanya. (sah/dah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: