Rapat Paripurna DPRD Kaltim Diwarnai Hujan Interupsi

Samarinda, DiswayKaltim.com- Rapat Paripurna DPRD Kaltim dengan agenda jawaban Gubernur Kaltim atas penyampaian umum fraksi dan raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2019, Jumat (3/7) diwarnai hujan interupsi. Sejumlah legislator di Karang Paci mempertanyakan kebijakan dan transparansi terkait OPD dan Perusda Kaltim.

Mereka rata-rata menyoroti persoalan proses pengangkatan 5 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan perusda (perusahaan daerah). Adalah Syafruddin, asal fraksi PKB yang memulai interupsi.

"Terdapat kesalahan dan pelanggaran seleksi kepala OPD-OPD. Mestinya pemerintah menyampaikan bahwa ada kesalahan dan ada kelemahan, sehingga ada upaya perbaikan. Fraksi PKB, akan terus mendorong agar proses pelanggaran ini harus diungkap seterang-terangnya. Fraksi PKB akan menginisiasi pansus (panitia khusus) seleksi (kepala) OPD-OPD ini," katanya.

Syafruddin selanjutnya berkomentar soal perusahaan daerah (Perusda) milik Pemprov Kaltim. Menurutnya, pengelolaan perusda tak transparan. Kemudian soal minimnya kontribusi ke kas daerah.

"Bahasanya itu, tidak bermutu tapi menghabiskan biaya. Oleh karena itu, fraksi PKB mengusulkan segera dibentuknya pansus untuk mengevaluasi perusda-perusda yang seperti itu (menghabiskan biaya minim kontribusi). Karena ini menyangkut uang rakyat, tentu pertanggung jawabannya ke rakyat. Tentu kita akan mendorong pansus untuk evaluasi perusda yang tidak bermutu," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Andi Harun juga menyampaikan pandangan. Setelah Syafruddin. Masih menyoroti tentang perusda. Lebih rinci. Pertama, yang jadi sasaran soal saham koperasi di PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim.

"(Fraksi) Gerindra mempertanyakan saham koperasi. Jelas dalam pandangan fraksi, harus diungkap siapa yang menginisiasi munculnya saham koperasi pada PT.MMP. Ini harus diungkap ke publik. Dalam pembahasan saat pembentukan, tidak pernah ada skenario pemegang saham berbentuk koperasi. Sehingga ini harus diungkap ke publik. Kalau perlu diungkap akte pendirian koperasi ini siapa. Harus diungkap, agar kita tahu sama-sama," katanya.

Menurut Andi, yang juga ketua DPD Gerindra Kaltim itu, hampir seluruh perusda bermasalah. Atas nama fraksinya, pemprov diminta segera bergerak melakukan penanganan totalitas terhadap perusda.

"Perusda pertambangan, sudah puluhan tahun sampai hari ini belum ada ada satu pun lahan konsesinya. Diakui pemerintah, hari ini kerjanya menikmati hasil bagi hasil, kemudian dari rental alat berat. Berarti ada investasi perusda untuk alat berat. Dan ini belum tercover di DPRD terhadap adanya investasi usaha alat berat yang dilakukan perusda pertambangan. Kita akan periksa kembali apakah investasi alat berat itu sesuai tupoksi atau seperti apa," ujarnya.

Kemudian soal trading batu bara. "Kita juga meminta sebelum jawaban akhir, melampirkan (data) sejak kapan melakukan trading, kemudian batu bara golongan berapa yang dilakukan trading. Proporsi keuntungan dan penjualan ke negara mana dilakukan trading tersebut," imbuhnya.

Yang jadi sasaran Andi berikutnya, PT. KKT dan MBS. KKT disebutnya minim kontribusi. Itu jelas tertuang dalam laporan nota keuangan pemprov, kata Andi. Adanya informasi KKT melakukan setoran uang ke MBS juga disinggung.

"Saya dapat informasi cukup akurat. Bahwa KKT sedang dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan adanya suruhan MBS melakukan setoran Rp 600 juta ke perusda tersebut (MBS). Apa kewenangan, atau atas legal apa MBS meminta setoran ke KKT. Ayo ini semua kita buka ke publik," katanya.

Perusda sektor perkebunan dan kehutanan tak luput dari penyampaiannya. "Perusda perkebunan hingga hari ini tidak memiliki satu pun lahan perkebunan. Bagaimana mungkin perusda perkebunan tidak memiliki lahan kebun. Termasuk perusda kehutanan. Hanya memiliki dua kerja sama. Kontribusi dalam nota keuangannya, nihil," ujarnya.

Terakhir, persoalan sama seperti disampaikan Syafruddin. Yaitu soal seleksi 5 kepala OPD. "Soal seleksi ASN, kalau pemerintah terus mengelak, maka kita akan dorong dilakukan audit server. Forensik digital terhadap bagaimana panitia melakukan seleksi. Dengan begitu akan terungkap semua. Kita berharap persoalan ini segera selesai dan kita perbaiki ke depan," tambahnya.

Sumber: