YLKI soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Jika BPJS Mati, Rakyat Kecil yang Rugi

BALIKPAPAN, DiswayKaltim.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kaltim Piatur Pangaribuan menyebut, kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah hal wajar. Sebab tidak semua kelas dibebankan kenaikan iuran.

Masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama pemegang kartu BPJS Kesehatan mandiri, tetap bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan iuran terjangkau.

"Sekarang bagaimana kalau harus bayar operasi Rp 25 juta, kalau tidak ada BPJS," ujar Piatur, saat ditemui di ruang kerjanya di Universitas Balikpapan (Uniba), Selasa (30/6/2020).

Piatur menyebut, perlu berpikir ulang jika kenaikan iuran ditolak mentah-mentah. Ia mencontohkan pelayanan kesehatan saat ini cukup mahal. "Logikanya coba bayar sendiri, mulai dari pendaftaran, registrasi sampai penanganan dan menebus obat, bisa habis jutaan," katanya.

Menurutnya, kebijakan menaikkan iuran dilakukan untuk menutupi beban defisit. Sebab selama ini neraca BPJS Kesehatan diibaratkan besar pasak dari pada tiang. Lebih banyak klaim daripada cash in. "Ini kan subsidi silang. Gotong royong. Kalau saya pribadi tidak akan menggunakan BPJS kalau saya masih mampu," ungkapnya.

Rektor Uniba itu juga mempertanyakan siapa yang paling dirugikan jika BPJS Kesehatan mati tenggelam, bersama hutang-hutangnya. "Tentu rakyat kecil. Jadi saya rasa isu penolakan kenaikan BPJS sarat bermuatan politis," ungkapnya.

Berita Terkait:

BPJS Kesehatan Sudah Cacat Sejak Lahir, Opsi Kenaikan Iuran untuk Atasi Defisit Berkepanjangan

Menurutnya, pemerintah sudah bekerja keras. Ia mencontohkan pembangunan jalan tol di Kaltim berdampak bagi percepatan penanganan pasien antar daerah. "Kita (YLKI) Kaltim sangat mengapresiasi langkah ini," imbuhnya.

Apakah ada opsi selain menaikkan iuran? Piatur menyebut tidak ada solusi lain selain menaikkan iuran BPJS. Yang ada, konsekuensi lain jika iuran tidak dinaikkan. "Bisa saja nanti pelayanan kesehatannya yang berkurang," katanya.

Bahkan lebih dikhawatirkan jika pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan harus dihentikan. "Kalau nggak ada uang artinya harus setop. Nah, berobat secara mandiri pasti lebih mahal," imbuhnya. (ryn/eny/dah)

Sumber: