DPRD Kukar Wacanakan Pembagian Pengelolaan Kas Daerah agar Tak Dimonopoli Bankaltimtara

Kukar, Diswaykaltim.com - Komisi III DPRD Kukar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait wacana pembagian pengelolaan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.

Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal mengaku kecewa. Lantaran pihak yang diharapkan datang untuk bergabung di Rakor ini, manajemen Bankaltimtara, tak hadir.

Bahkan Andi menyebut, tak satu pun perwakilan Bankaltimtara menghadiri Rakor tersebut. Padahal Rakor ini turut dihadiri Asisten III Pemda Kukar, BPKAD Kukar, DPMPD Kukar, Bapenda Kukar, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kukar.

“Jujur saja kami kecewa. DPRD aja tidak dihargai. Apalagi masyarakat di bawah,” ujar Andi.

Andi juga menerima banyak keluhan dari aparat desa maupun sejumlah stakeholder terkait. Pelayanan Bankaltimtara dinilai lambat. Karena itulah DPRD Kukar mewacanakan agar pengelolaan kas daerah dibagi kepada bank lainnya.

“Kita untuk menjembatani keluhan masyarakat. Ini menjadi tolak ukur kemajuan daerah,” jelasnya.

Hal ini dilakukan untuk menciptakan kompetisi antar bank. Termasuk usaha bank lain untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Seperti sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sementara itu, Asisten III Pemda Kukar Muhammad Irfan Pranata mengaku sangat setuju dengan wacana pembagian kas daerah tersebut.

Tujuannya untuk menciptakan daya saing antar bank. Dalam upaya meningkatkan sektor UMKM serta program lainnya. Dengan mengikuti perkembangan zaman, mestinya sejumlah bank memberikan program pelayanan yang kompetitif.

“Karena yang kita bicarakan saat ini adalah riil bisnis. Kita berbicara tentang siapa yang mampu mengelola kemampuan bisnis yang lebih besar dan mumpuni. Misalnya ada bank pelat merah lain yang sudah banyak berkontribusi untuk kemajuan daerah,” kata Irfan. (adv/mrf/qn)

Sumber: