Tidak Wajar, Kata Pengamat Ekonomi Soal Tarif Tol Balsam

Pengamat ekonomi Juliansyah Roy menyebut, tarif tol Balikpapan - Samarinda (Balsam) yang telah ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah ideal. Jika perhitungannya disesuaikan dengan kalkulasi total investasi pembangunan jalan tol.

"Ideal dalam konteks balik modal. Tanpa melihat apakah masyarakat terbebani atau tidak," kata Roy menyindir keputusan Menteri PUPR, Basoeki Hadimoeljono, Minggu (7/6).

Untuk diketahui, total investasi pembangunan tol Balsam senilai Rp12,8 triliun. Sebesar Rp 9,97 triliun berasal dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau swasta. Sedangkan, Rp 2,8 triliun sisanya berasal dari APBN dan APBD Kaltim.

Juliansyah menyebut, pemerintah pasti sudah menghitung, tarif tol Balsam yang ditetapkan. Sudah sesuai dengan total investasi yang dikeluarkan.

"Ada kalkulasinya, target BEP (Break Even Point, red) atau balik modal berapa tahun?   Mungkin kira-kira 10 sampai 20 tahun," terang Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul) ini.

"Walau pun saya pikir tidak hanya BEP. Pasti ada untungnya juga," lanjutnya.

Juliansyah pun menghitung, dengan tarif Rp 85 ribu. Maka dapat diambil rata-rata tarif tol Balsam sekitar Rp 1.287 per kilo meter. Tarif ini tergolong mahal jika dibandingkan dengan tarif tol di Pulau Jawa.

Namun Juliansyah menyebut, hal tersebut masih wajar. Karena jika dibandingkan dengan trafik kendaraan yang melintasi tol Balsam. Tidak seramai dengan trafik kendaraan yang melintasi jalan tol di Pulau Jawa.

Selama masa percobaan non tarif, arus lalu lintas harian (LLH) di jalan tol Balsam mencapai 3 hingga 4 ribu kendaraan. Juliansyah memprediksi, setelah penetapan tarif diberlakukan pada 14 Juni mendatang. Maka arus LLH kendaraan pasti akan menurun.

"Persoalannya apakah tarif itu terjangkau untuk semua kalangan? Menengah ke bawah tidak akan menjangkau itu. Mereka pasti memilih menggunakan jalan alternatif yang lama, lewat Bukit Soeharto," ujar Juliansyah.

Penetapan tarif tol Balsam ini disebut Juliansyah juga akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Karena jalan tol akan menjadi jalur distribusi bahan logistik yang masuk ke Kaltim.

Hal senada juga disampaikan Aji Sofyan Effendi. Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unmul ini menyebut. Biaya tarif tol yang ditetapkan pemerintah ini, terlalu mahal dan tidak wajar.

"Kalau mahal tapi wajar tidak masalah. Ini mahal dan tidak wajar!" Katanya, Minggu (7/6). Disebut Aji tidak wajar karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas terkait perhitungan penetapan tarif. Padahal ada dana APBN dan APBD senilai Rp 2,8 triliun dalam investasi pembangunan jalan tol.

Dengan adanya keuangan negara yang terpakai, maka harus ada penjelasan kepada publik. Bagaimana sistem penetapan tarif sehingga ditetapkan tarif tersebut. "Ini bisa jadi tarif tol termahal di Indonesia, dibanding dengan tarif tol di Jawa dan Sumatera," pungkasnya. (krv/yos)

Sumber: