Tak Ada Demo Massa May Day, Hanya Pembacaan Petisi dan Bentang Spanduk

Mugiyanto lebih memilih membacakan petisi May Day di depan Wali Kota Balikpapan. Tahun ini tidak ada perayaan dengan demonstrasi atau pengumpulan massa dalam jumlah besar. (A M Hafizh) =============   RUANG VIP Pemkot Balikpapan hening saat Mugiyanto, ketua umum Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Balikpapan, mulai membacakan petisinya. Selama 10 menit dia rincikan tuntutan para buruh di hadapan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Sekan sudah menjadi tradisi, serikat pekerja di Balikpapan lebih memilih aksi damai. Seperti tahun lalu misalnya, para buruh di Balikpapan mengajak Pemkot untuk berdialog. Bahkan dua tahun lalu tepatnya tahun 2018, forum buruh ini menggelar kegiatan serupa family gathering, dengan tema 'Is Fun Day', dan dirangkai dengan bagi-bagi doorprize di Pantai Kilang Mandiri, Balikpapan. Kemarin, Mugiyanto menyampaikan enam hal yang termasuk dalam petisinya. Antara lain, serikat buruh mendukung pemerintah untuk menunda pengesahan Omnibus Law tentang cipta kerja. Serikat buruh juga memberi kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk bermusyawarah membahas klausul Omnibus Law, agar menguntungkan semua pihak. Forum buruh di Balikpapan juga mendesak setiap perusahaan agar menghindari PHK, dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan akibat dampak pandemi. "Jangan dijadikan alasan," ujar Mugiyanto. Pihaknya juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan masyarakat kecil atau pekerja informal, sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial. Petisi yang keempat ialah mendesak pemerintah untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan melengkapi fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, yang saat ini bekerja di garda terdepan melawan virus corona. Petisi kelima mengenai peran disnaker dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan dalam dunia kerja yang sedang melemah. "Agar perusahaan tetap survive, dan buruh tetap mendapat penghasilan yang layak," imbuhnya. Sedangkan petisi keenam, yang dibacakan Mugiyanto dengan suara lantang, berisi komitmen organisasi yang dipimpinnya untuk ikut terlibat berjuang melawan penyebaran COVID-19, bersama seluruh komponen masyarakat. Rizal Effendi menanggapi petisi dengan menjelaskan kondisi dunia selama dilanda pandemi. Bahkan negara-negara di Eropa seperti Italia, Spanyol dan Inggris, kewalahan menghadapi gempuran virus corona. Rizal juga menyampaikan upaya-upaya Pemkot, seperti program jaring pengaman sosial yang sudah memasuki tahap kedua. Menurutnya tidak gampang menyiapkan 69 ribu paket sembako untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bahkan Rizal mengakui bahwa Pemkot tidak akan mampu mengatasi permasalahan pandemi, tanpa bantuan seluruh lapisan masyarakat. "Semuanya mengalami nasib yang sama," lirihnya. Terkait permasalahan tenaga kerja, Rizal menyebut, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan stimulus dengan jumlah besar, diperuntukkan bagi perusahaan yang sampai saat ini masih bisa mempertahankan para karyawannya. Namun Rizal khawatir, jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang. Ia berharap agar warga Balikpapan bisa mengindahkan semua imbauan pemerintah. Sebab cepat atau lambat penanganan corona tergantung dari kesadaran warga untuk menjaga diri, dengan cara menerapkan gaya hidup sehat, serta menerapkan social dan physical distancing. "Kita semua harus tertib," ucapnya. Kemarin, hadir juga Dandim 0905 Balikpapan Kolonel Arm I Gusti Agung Putu Sujarwana, dan Wakapolresta Balikpapan AKBP Sebpril Sesa. Sama halnya di Samarinda. Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5) kemarin tidak diikuti aksi demonstrasi seperti tahun sebelumnya. Jajaran Polresta Kota Samarinda sudah mewanti-wanti. Pelarangan itu juga berkaitan dengan imbauan pemerintah. Agar tidak melakukan kegiatan pengumpulan massa, demi mencegah penyebaran COVID-19. Wakapolresta Samarinda AKBP Dedi Agustono mengaku telah berkoordinasi dengan kelompok serikat buruh sejak beberapa waktu yang lalu. Koordinasi tersebut, kata Dedi, berkaitan dengan imbauan untuk tidak melaksakan gelaran aksi demonstrasi (penyampaian aspirasi). Karena dalam situasi pandemi COVID-19. Para serikat buruh yang ditemui itu, katanya, memahami situasi saat ini. Dan memastikan tidak akan melaksanakan unjuk rasa. Namun Dedi memfasilitasi para kelompok serikat buruh untuk mengganti peringatan May Day. Di antaranya melaksanakan bakti sosial untuk secara bersama-sama membantu masyarakat. Apalagi sasaran bakti sosial tersebut membantu sesama buruh yang terdampak  COVID-19. "Seperti mereka yang dirumahkan dan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), ya ini lebih ke hal-hal yang positif saja," terangnya. Meski begitu, pihaknya tetap menyiapkan personel untuk melakukan patroli keliling sebagai bentuk antisipasi. Soroti RUU Omnibuslaw Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kaltim Amir P Ali menuturkan, peringatan May Day tahun ini tanpa unjuk rasa.  Namun momentum hari buruh tetap harus menjadi bagian dari refleksi nasib para tenaga kerja. "Yang perlu diketahui May Day itu bukan dimaknai dengan kedukaan parah buruh, melainkan hari kebesaran untuk seluruh tenaga pekerja. Jadi kalau ada yang melakukan demo di momentum ini, itu salah. Harusnya kita bersuka cita memperingatinya," tutur Amir. "Tidak juga karena imbauan, tidak pula karena corona, seharusnya ya begitu memaknainya. Ini kan hari raya para buruh, jangan capai-capai. Panas-panas lagi. Harusnya jadi hari libur," imbuhnya. Disinggung terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang kini menjadi polemik, Ali menanggapi dengan rasa kecewa. Terutama pada penerapannya. Makna cipta lapangan kerja, kata Ali, sangat bertolak belakang dengan penerapannya di lapangan. "Namanya menciptakan lapangan kerja, harusnya banyak lapangan pekerjaan ya, tapi malah menutup ladang usaha orang kan tidak sejalan ya," tambahnya. (ryn/ar/boy/dah)

Sumber: