Masih soal Ibu Kota Negara, Porsi SDM Lokal Harus Diutamakan

 Ilustrasi

Samarinda, DiswayKaltim.com – Bagi sebagian orang, kehadiran Kaltim sebagai ibu kota negara bisa memberikan dampak negatif bagi warga lokal. Untuk meminimalisasi itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dan porsi warga lokal harus diutamakan.

Dewan Pakar Perkhidmatan Rakyat Kalimantan Timur (PRKT) Apriadi Djamhurie Gani menyebut, Kaltim harus mempersiapkan sektor jasa, akomodasi, dan transportasi. Hal itu akan mendukung investasi. Ketika ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka masyarakat dan Pemprov Kaltim, sebut dia, harus diikutsertakan dalam perencanaan.

Dijelaskan Apriadi, daerah perlu menyediakan fasilitas warehouse seperti pergudangan untuk kontraktor-kontraktor konstruksi ibu kota negara baru. Ini menurut dia, bisa difasilitasi pemprov bersama investor daerah. Akomodasi seperti hunian, hotel, penginapan, indekos, dan katering beserta pendukungnya sebut dia akan menjadi bisnis besar.

“Dari sektor akomodasi saja menyumbang sebesar 17 persen,” urai dia.

Asosiasi pengusaha seperti Kadin, Apindo dan REI Kaltim, kata dia, harus bersiap mendata peluang bisnis apa yang Kaltim bisa berperan. Perlu disiapkan dan antisipasi untuk mengambil kesempatan ini.

“Untuk itu, perlu dibentuk asosiasi pengusaha lokal supaya menentukan kriteria seleksi dan prosedur serta kesepakatan bersama mengelola proyek,” tutur Apriadi.

Sistem administrasi kependudukan Kaltim harus diperbaiki. Pendatang yang tidak memenuhi syarat dan kualifikasi, tidak terdaftar sebagai penduduk Kaltim, sebut Apriadi, perlu dikembalikan terlebih dahulu, seperti sistem kependudukan Balikpapan.

“Jadi kita menerima pendatang yang membawa dana dan kualifikasi minimal S1 ke atas,” ujar dia.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan SDM berupa pendidikan dan pelatihan untuk mengisi jabatan-jabatan lowong yang jadi prioritas untuk masyarakat Kaltim.

Kata dia, lakukan perjanjian dengan pemerintah pusat supaya orang lokal Kaltim mendapat prioritas kerja dengan persyaratan tertentu, persentase tertentu, dan dinaikkan persentasenya setiap tahun.

“Menggunakan APBN untuk melakukan pendidikan dan pelatihan SDM lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di ibu kota negara yang baru,” kata dia.

Lebih jauh dijelaskan Apriadi, program persiapan pemberdayaan masyarakat lokal itu, yakni pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Meliputi pembiayaan, manajemen keuangan, pembuatan proposal.

Lebih spesifik lagi, pelatihan mengelola penginapan, indekos, katering, transportasi, dan pelestarian budaya. “Ini supaya mandiri dan tidak terancam terhadap kehadiran pendatang,” sebut Apriadi.

Pengembangan pengusaha lokal juga perlu dilakukan. Tegas Apriadi, harus ada perjanjian dengan pemerintah pusat supaya pengusaha lokal mendapat persentase proyek untuk mengerjakan proses pembangunan ibu kota negara baru.

Bisa dengan cara kontraktor pusat menggandeng kontraktor dan pengusaha lokal menjadi subkontraktor. “Dilakukan kemudahan persyaratan seperti pembiayaan dan pembayaran yang cepat, serta training manajemen,” pungkas dia. (hdd/dah)

 

Sumber: