Pemprov Data Pelaku dan Sektor Ekonomi Penerima Insentif 

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim Nazrin. (Dian Adi/Disway Kaltim) Samarinda, DiswayKaltim.com – Pemprov Kaltim mulai mendata sektor ekonomi yang menerima imbas pandemik coronavirus disease (COVID-19). Dari pendataan itu nantinya diketahui berapa banyak masyarakat dan pelaku usaha yang akan dibantu. Kemudian, pemprov akan mengalokasikan dana sesuai yang diarahkan pemerintah pusat. Sejak awal bulan ini perekonomian Kaltim cukup menerima dampak wabah corona. Ekonomi cenderung melandai. Pertumbuhan ekonomi Bumi Etam pada triwulan I tahun ini diproyeksi akan lebih rendah dari triwulan IV 2019. Kebijakan karantina wilayah yang dilakukan secara parsial oleh beberapa daerah di Kaltim juga akan memberi pengaruh. Meski karantina dipastikan tidak mengganggu distribusi barang dan kebutuhan pokok. Namun, aktivitas transaksi ekonomi harian sudah pasti akan terdampak. Kondisi ini sudah terjadi sejak imbauan social distancing pada pertengahan Maret lalu. Menurunnya aktivitas ekonomi ini paling terasa bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang pendapatannya berdasarkan pada transaksi harian, merasa makin sulit dengan situasi saat ini. Seperti yang dirasakan Samsul Rizal, driver ojek online di Samarinda. Ia menyebut pendapatannya menurun drastis. Karena sebagian besar penumpang langganannya tidak beraktivitas keluar rumah. "Karena sekolah dan kantor libur, jadi ya nggak ada penumpang. Paling orderan makanan saja," katanya, Selasa (31/3). Dalam hari normal, Rizal bisa menerima 15 sampai 20 penumpang dalam sehari. Dengan pendapatan sekitar Rp 200 ribu. Sedangkan dengan kondisi sekarang, kata dia, hanya mendapat 10 penumpang per hari. "Ibaratnya, dari pagi sampai jam 12 malam, dapat Rp 100 ribu saja susah betul," keluhnya. Ia pun semakin cemas jika karantina wilayah diterapkan. Jam malam dibatasi. Akses jalan ditutup. Tentu akan makin mempersulit usahanya mencari nafkah. Namun, Rizal tak bisa berbuat banyak. Ia tetap mendukung apa pun kebijakan pemerintah bagi kemaslahatan masyarakat. Hanya yang ia harapkan, harus ada perhatian khusus pemerintah kepada masyarakat yang bekerja pada sektor ekonomi harian. Seperti karyawan yang bekerja di mal, warung-warung makan, dan para ojek online seperti dirinya. "Kalau PNS kan digaji. Kalau kami ini, hari-hari dicari, langsung habis," ungkapnya. Terpisah, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim Nazrin mengatakan, pihaknya memang sedang mendata sektor ekonomi terdampak akibat COVID-19. Nantinya, anggaran akan dialokasikan sebagai bantuan pemerintah kepada sektor informal yang terdampak. "Terutama buruh harian, supir, ojek, dan lain lain. Tentunya, itu kan harus ada  perhitungannya dulu," sebut Nazrin kepada Disway Kaltim, Selasa (31/3). Namun Nazrin belum menyebut rinci berapa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang akan dialihkan untuk insentif tersebut. "Sementara belum ke sana. Revisi APBD masih difokuskan pada penanganan COVID-19 yang dialirkan ke rumah sakit," tambahnya. Karena menurutnya kapasitas anggaran daerah juga terbatas. Sehingga penyaluran dana harus sesuai dengan data riil di lapangan. Pihaknya pun mengantisipasi agar pemberian insentif nantinya tidak dimanfaatkan pihak tertentu. "Misalnya perusahaan pailit juga minta kompensasi. Padahal dananya diarahkan ke lain," tegasnya. Apalagi, melihat perkembangan wabah ini yang terus menambah korban. Bukan tidak mungkin, Pemprov Kaltim akan mengambil sikap tegas. Karantina wilayah total. Sehingga perlu menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. Walau pun dalam pelaksanaannya nanti, kata Nazrin, pemprov akan tetap mengikuti aturan hukum dari pemerintah pusat. "Saya kira mampu kita (Kaltim). Persediaan kita cukup sampai tiga bulan. Dua minggu nggak kelaparan lah kita," jawab Nazrin ketika ditanya kemampuan Kaltim jika melakukan karantina wilayah. Senada, Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim M Sa’bani menegaskan, pemerintah sudah berupaya untuk memperhatikan ekonomi masyarakat. Hal yang saat ini dilakukan adalah berkoodinasi agar penerima bantuan  tepat sasaran. “Kita masih koordinasi untuk pendataan masyarakat yang terdampak dari non Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masuk kriteria,” jelas M Sa’bani. Ia mengatakan, setelah melakukan pendataan maka akan disesuaikan dengan program serupa yang dijalankan pemerintah kabupaten dan kota. Itu dilakukan agar tidak ada tumpang tindih program. “Salah satu sektor yang terdampak adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” ulasnya. Kata Sa’bani, program yang kemungkinan akan diluncurkan membantu masyarakat terdampak adalah dengan pemberian padat karya. “Antara lain seperti program PKH, padat karya dan mengacu pada kebijakan nasional agar program tidak dobel,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, pihaknya masih mengkaji pemberian insentif bagi masyarakat terdampak. “Warga yang tak mampu kita akan subsidi melalui anggaran pemerintah daerah,” tukasnya. Karena dengan bekerja dari rumah, kata dia, dan diikuti dengan pengetatan sosial tentu akan memengaruhi pendapatan masyarakat. “Kita coba hitung gimana skemanya. Apakah subsidi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini masih dirapatkan,” tandasnya. Selain itu, Rahmad Mas’ud juga mengajak wakil rakyat Balikpapan, juga para Aparatur Sipil Negara (ASN) menyisihkan pendapatan membantu masyarakat dan untuk bantuan lainnya. “Kita juga ajak ke teman DPRD untuk sisihkan pendapatan termasuk gaji. Ini sudah kita usulkan dan Insya Allah akan disetujui dan kami sendiri di ASN (lingkungan pemkot), juga mengajak untuk sisihkan gajinya berapapun yang dia ikhlas,” pungkasnya. (krv/fey/eny)

Sumber: