TKD Dipangkas 73 Persen, DPRD Kaltim Siap Bongkar Ulang APBD 2026

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur 2026 terancam dibongkar total. 

Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar 73 persen membuat struktur keuangan provinsi penghasil sumber daya alam itu berubah drastis.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bernomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, dana transfer Kaltim yang sebelumnya mencapai Rp8,7 triliun pada 2025, kini hanya tinggal Rp2,4 triliun untuk tahun anggaran 2026. 

Artinya, berkurang lebih dari Rp6 triliun hanya dalam satu tahun.

BACA JUGA: Sikapi Pemangkasan TKD, Pemkot Samarinda Ikut Sesuaikan Kebijakan Pusat

BACA JUGA: Dampak Pemangkasan Dana TKD Dalam APBN 2026, Sejumlah Program Prioritas Pemkab Berau Terancam Tertunda

Kondisi ini memaksa Pemprov dan DPRD Kaltim melakukan penyusunan ulang APBD. Dari total Rp20 triliun yang telah disahkan, proyeksi baru diperkirakan hanya mencapai Rp13–15 triliun, dengan mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp10 triliun ditambah sisa TKD Rp3 triliun.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menegaskan, pemotongan besar ini membuat pemerintah daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan belanja prioritas.

"Dana transfer ke daerah kita ada pemotongan lebih 73 persen. Ya, mungkin akan ada perombakan. Kita akan rapat berkemungkinan tanggal 20 dengan Pak Gubernur dan para bupati-wali kota," kata Hasanuddin di Samarinda, belum lama ini.

Menurutnya, perubahan tersebut membuat APBD 2026 yang sebelumnya sudah diketuk sebesar Rp20 triliun harus dibongkar ulang.

BACA JUGA: Proyek SPAM Regional Berlanjut Meski TKD Berkurang, Kebutuhan Air Bersih di Kota Balikpapan Meningkat

BACA JUGA: Balikpapan dan Daerah Penopang Kaltim Tertekan Pemangkasan TKD Tahun 2026

"Iya, makanya kita akan bongkar ulang. Termasuk program-program yang disampaikan gubernur, seperti GratisPol dan JasPol,"ujarnya.

Hamas panggilan akrabnya menyebut, rapat yang akan digelar nanti juga akan membahas hasil asistensi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan keputusan pemerintah pusat.

Sumber: