POWER AND CASH

Rudy Mas’ud secara aklamasi terpilih sebagai ketua DPD Golkar Kaltim. Setelah sebelumnya Isran mengundurkan diri dari gelanggang. Kemudian berbagi peran dengan Makmur.   ----------- PREDIKSI kian menguat. Rudy Mas’ud menjadi calon kuat Ketua Golkar Kaltim. Justru ini diketahui ketika Isran mengundurkan diri dari bakal calon (Bacalon) Golkar Kaltim. Kendati sebelumnya juga beredar kabar soal adanya kesepakatan. Antara Rudy dan beberapa pemilik suara di Jakarta. Dalam foto yang beredar itu, tampak pula Rachmad Mas’ud, sang kakak, hadir dalam pertemuan itu. Bersama para pentolan Golkar lainnya. Namun, Disway Kaltim masih menunggu pergerakan Isran. Gubernur Kaltim ini memiliki kemampuan dalam lobi-lobi politik. Track record-nya cukup sukses. Sebut saja, pernah menjadi ketua Partai Demokrat Kaltim. Pernah juga memegang PKPI. Terakhir, ia juga pernah memegang kendali Partai Gerindra Kaltim. Sebelum dipegang Andi Harun. Sebagai perahu pencalonannya menjadi gubernur. Dan sukses. Golkar juga identik dengan kekuasaan. Partai yang memiliki brand warna kuning tersebut, jarang sekali berseberangan dengan kekuasaan. Dan saat ini, Isran memiliki bargaining position tinggi. Sebagai gubernur Kaltim. Masih ingat ketika Jusuf Kalla menjadi ketua umum Golkar. Sebelumnya, Golkar memiliki kandidat kuat lain. Antara lain Agung Laksono. Dan Agung yang saat itu tahun 2004 silam merupakan kandidat kuat. Karena juga posisinya sebagai Ketua DPP Golkar. Itu sebelum Jusuf Kalla (JK) menjadi wakil presiden. Ketika Jusuf Kalla terpilih menjadi wapres. Bersanding dengan SBY. Bergaining position JK meningkat. Dan akhirnya berhasil merebut kursi ketua umum Partai Golkar. Kamis (12/3) malam. Sehari sebelum Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Kaltim di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Isran menarik diri. Sebagai bakal calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kaltim. Sikap itu disampaikan politisi senior Golkar, Dahri Yasin. Dahri Yasin ini seorang politisi senior Golkar yang “membonceng” Isran. Agar bisa berkiprah dalam partai berlambang pohon beringin tersebut. Ia menganggap Isran layak memimpin Golkar Kaltim. Apalagi posisinya sebagai gubernur. Dahri juga yang membawa Isran bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta. Senin malam 2 Maret. Sekira pukul 20.30 WIB. “Iya, itu silaturahmi saja. Peran saya di sana hanya memfasilitasi beliau saja,” kata Dahri, ketika dikonfirmasi Disway Kaltim. Ia mengaku hanya menyampaikan kepada ketua DPP Golkar itu. “Mohon izin, pak Isran sudah saya daftarkan sebagai salah satu calon,” ucapnya. Ketika itu, Dahri juga menyebutkan bahwa Isran sudah memenuhi persyaratan administratisi. Sudah mengisi formulir pendaftaran dan sudah mempunyai NPAPG. Namun kali ini, keinginan Isran harus kandas. Artinya pertemuan dengan Airlangga tidak membuahkan hasil konkret. Di sisi lain, Rudy yang juga sebagai Anggota DPR RI dapil Kaltim melakukan pergerakan serupa. Musda bayangan di Cafe Batik Kuring di Jakarta 8 Maret 2020 mengisyaraktan perlawan Rudi. **** Pada 2013 lalu. Isran Noor pernah diwacanakan maju pada Pemilihan Gubernur Kaltim. Ketika itu, saingan utamanya adalah incumbent Awang Faroek Ishak. Namun, pada perjalanannya. Sebelum ditetapkan KPU, Isran membatalkan diri sebagai bakal calon gubernur melawan seniornya itu. Saat itu, Isran masih memimpin Partai Demokrat Kaltim. Siang itu, ketika acara Partai Demokrat Kaltim di Hotel Gran Senyiur Balikpapan. Dalam sambutannya, Isran menyampaikan bahwa dirinya tak akan mengikuti kontestasi pilgub 2013. Dengan gayanya yang khas, Isran menyebutkan bahwa jabatannya saat ini sudah lebih tinggi dari gubernur. Ia sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi). Saat itu. Tapi ia juga menjelaskan, hasil survei dan analisa para konsultan politiknya. Bahwa kans Isran untuk memenangkan pilgub Kaltim ketika itu sangat kecil. Cermat. Kalkulasi politiknya tepat. Ia tak akan maju jika tidak menang. Pun ketika Pilgub 2018 lalu. Saat itu Bupati Kukar Rita Widyasari santer dikabarkan sebagai calon kuat. Apalagi ketika itu Rita juga memegang Partai Golkar Kaltim. Saat ramai-ramainya itu, nama Isran belum muncul ke publik sebagai bakal calon gubernur. Yang ramai justru nama-nama ini: Safaruddin, Syaharie Jaang dan Yusran Aspar. Hingga ada kasus yang menjerat Rita. Yang mengakibatkan urung dari pencalonannya sebagai gubernur. Ketika Rita dipastikan tidak ikut dalam kontestasi politik tersebut. Nama Isran tiba-tiba muncul. Bahkan berhasil merebut Partai Gerindra. Yang saat itu dipimpin Yusran Aspar. Yang juga mencalonkan diri dalam Pilgub Kaltim. Isran akhirnya menang. Mundurnya Isran dari pertarungan ketua Golkar Kaltim mengisyaratkan hal yang sama. Ia tidak akan menang dalam perebutan tahta partai berlambang pohon beringin itu. Isran sadar. Kemudian mengalihkan dukungan kepada Makmur HAPK. Yang punya kans kuat. Orang lama Golkar dan memiliki basis dukungan yang kuat di tingkat kader. “Isran Noor mengalihkan dan memberi dukungan penuh ke Makmur. Bahwa Pak Makmur ini punya hak dan senior di Golkar,” kata Dahri. SEKJEN LODEWIJK Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Lodewijk Paulus mengharapkan penyelenggaran Musda X DPD Golkar Kaltim dapat berakhir dengan aklamasi. "Semoga forum ini bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Bahasa premannya, aklamasi,” katanya, sebelum membuka secara resmi Musda DPD Golkar Kaltim, Sabtu (14/3) malam. Ia mengatakan, penyelenggaraan Musda Kaltim adalah yang ke-26.  Dan 23 musda di daerah lainnya berakhir dengan aklamasi. "Dua berakhir dengan pemilihan, di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat”. “Kaltim ini, istimewa. Biasanya, Musda di daerah lain, hanya dihadiri satu wakil ketua umum. Tapi, di Kaltim, hadir sampai empat orang wakil ketua umum. Termasuk Sekjen,” pujinya, disambut tepuk tangan para peserta Musda DPD Golkar. Terkait pelaksanaan Musda yang sempat tertunda hingga dua kali ini, sekretaris Airlangga Hartarto yang tak lain merupakan Ketua Umum Partai Golkar ini mengimbau agar proses pelaksanaan Musda DPD Golkar Kaltim dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Sesuai dengan sila keempat Pancasila. “Karena, waktu kita sudah terbatas. 23 September sudah Pilkada. Ada target yang harus dikejar,” imbaunya. RUDY MENANG Akhirnya, Rudy Mas'ud resmi terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim periode 2020-2025, Sabtu malam (15/3). Keputusan itu didapatkan melalui gelaran Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar X, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Borneo, Samarinda. Rudy terpilih dengan mekanisme musyawarah dan peserta musda bermufakat untuk memilih lewat tahapan aklamasi. Sementara Makmur HAPK, sebagai Ketua Harian DPD Golkar Kaltim. Ini sesuai dengan hasil pertemuan di Jakarta itu. "Kita enggak ada voting. Ini sifatnya musyawarah mufakat. Jadi yang jalan adalah demokrasi," kata Rudy usai acara. Sebelumnya, saat pandangan umum masing-masing pemilik suara, dari informasi yang dihimpun ada total 14 suara yang telah menentukan pilihan. Sementara 2 pemilik suara lainya, memilih untuk abstain. Tak memberikan pilihan. Sementara itu, Makmur HAPK mengantongi dua suara. Yakni dukungan dari Dewan Pertimbangan (Wantim) serta organisasi durian partai. Kemudian, ada 12 suara yang mendukung Rudy Mas'ud, di antaranya 10 DPD kabupaten/kota se-Kaltim. Rudy mengaku, dirinya akan membawa Golkar Kaltim sesuai arahan partai berlambang beringin ini. Serta memenuhi target politik yang ditetapkan partai pimpinan Airlangga Hartarto pada Pilkada Serentak di 9 kabupaten/kota di Kaltim. Juga target nasional Partai Golkar pada Pilpres 2024 mendatang. Ia menegaskan bahwa akan fokus merekonsiliasi dan melakukan konsolidasi barisan Golkar di Kaltim, menghadapi Pilkada Serentak 2020 ini. "Itu (target) sudah pasti. Semua kebutuhan kader, akan kami akomodir. Agar tidak terpecah belah, dan fokus menghadapi Pilkada," ungkapnya. Apalagi, tahun ini DPP Partai Golkar menargetkan kemenangan hingga 60 persen. Secara nasional. Pada Pilkada Serentak 2020 ini. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya akan dibantu oleh Makmur HAPK, sebagai Ketua Harian DPD Golkar Kaltim di periode ini. "Kami merangkap juga sebagai formatur. Jadi, kami akan menentukan siapa saja yang akan duduk sebagai pengurus, untuk periode 2020 sampai dengan 2025, nantinya," ungkap Rudy. Sementara itu, Makmur HAPK yang turut ditemui usai acara menuturkan Legawa dengan hasil tersebut. Ia mengatakan terjadinya musyawarah mufakat pada pemilihan Ketua DPD Golkar Kaltim itu merupakan hasil terbaik. Pun ia tidak ingin adanya benturan antara kader partai Golkar di masa mendatang. "Karena saya merasa ini adalah tanggung jawab bersama, makanya saya memilih untuk bersinergi dengan seluruh kader," ucap Ketua DPRD Kaltim ini. (*) Demokrasi Prosedural AKADEMISI Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mulawarman (Unmul) Sonny Sudiar melihat praktik politik uang dan bagi-bagi jabatan dalam aklamasi rawan terjadi. Namun, bentuknya bisa bervariasi. “Ada yang cash, tiket, mobilisasi, janji jabatan dan lain-lain. Tergantung bagaimana pendekatan yang digunakan. Serta materi apa yang dijanjikan,” jelas Sonny. Potensi politik uang, lanjutnya, sepertinya sudah menjadi potret umum dalam perpolitikan Indonesia. “Kekuatan kapital menjadi sangat menentukan,” imbuhnya. Kemudian, ia menilai dalam konteks Musda Golkar Kaltim, tampaknya ada rivalitas antara Rudi Mas’ud dan Isran Noor. Namun begitu, indikasi politik uang bisa saja terjadi dari sudut manapun. “Saya tidak tahu pasti cara apa yang digunakan oleh masing-masing kubu. Yang jelas tujuannya untuk memperoleh dukungan dari pemilik suara di Musda Golkar,” urai Sonny kepada Disway Kaltim (10/3). Jika itu benar terjadi, artinya kualitas demokrasi di Indonesia masih rendah. Karena tunduk pada kekuatan materi. Begitupun demokrasi yang dianut membuktikan bahwa yang dilakukan masih bersifat prosedural. Belum menjalankan demokrasi secara substansial. Kendati sarat kepentingan, proses aklamasi itu tetap bagian dari prinsip demokrasi. Karena proses pemilihan dalam menentukan pemimpin melalui musyawarah mufakat tetap terjadi. “Jadi pertanyaannya bukan fair atau tidak. Tapi seberapa siap kader dan Partai Golkar melakukannya. Berbeda dengan mekanisme voting lebih kental nuansa demokratisnya. Tapi bukan berarti aklamasi itu tidak demokratis,” pungkasnya. (*) Pewarta : Nur Robbi Syai’an Editor : Devi Alamsyah    

Sumber: