Belum Dapat Restu dari Kemendagri, Lelang Terbuka Jabatan Eselon II PPU Tertunda

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) belum mengantongi izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan job fit jabatan pimpinan tinggi (JPT) eselon II.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten PPU, Ainie mengatakan, pelaksanaan job fit untuk eselon II atau setara kepala dinas masih ditunda.

"Tim Pansel (panitia seleksi) sudah siap. Dalam pelaksanaan job fit melibatkan asesor Kemendagri," kata Ainie, Rabu 15 Oktober 2025.

Dia mengatakan, sekira 2 bulan lalu telah menyurati Kemendagri untuk segera dilakukan job fit. Namun, sampai saat ini tak kunjung mendapatkan restu.

BACA JUGA: APBD PPU 2026 Seret, Bupati Mudyat Noor Putar Otak

BACA JUGA: Kemendikdasmen Gelontorkan Rp 4,1 Miliar untuk Revitalisasi Sekolah di PPU

Pemkab baru mengetahui kemungkinan mengalami penundaan melalui penyampaian secara lisan. "Sejak kami surati, sampai sekarang Kemendagri belum memberikan jawaban secara tertulis," ungkapnya.

Pemkab PPU sangat berharap segera ada jawaban atau penyampaian secara resmi dari asesor Kemendagri untuk melaksanakan job fit, dimana siap membantu dalam assessment guna penempatan kepala dinas definitif.

"Kami menunggu kepastian dari asesor Kemendagri, setelah itu baru bisa berproses. Untuk target pelaksanaan belum bisa dipastikan," terang Ainie.

Jabatan eselon II di tingkat kabupaten meliputi kepala dinas, inspektur serta sekretaris daerah (Sekda). Untuk diketahui, setidaknya terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU yang pimpinannya masih Pelaksana tugas (Plt) dan masih kosong sehingga perlu dilakukan pengisian melalui lelang terbuka.

BACA JUGA: Gerbang Nusantara, Resmi Menjadi Logo dan Tagline Baru Kabupaten PPU

BACA JUGA: Aplikasi "Sibuta" Diskominfo PPU, Jawab Persoalan Klasik Birokrasi

Posisi yang akan dilelang untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta BKPSDM. "Untuk Disbudpar bulan depan akan diisi Plt kepala dinas," ujar Ainie.

Pelaksanaan lelang terbuka akan dilakukan pemerintah daerah setelah melaksanakan job fit. Dimana saat ini masih menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebelumnya ditargetkan terlaksana September lalu.

Sumber: