DPRD Kukar Pantau Semua Proyek Dinas PU

Proyek Jembatan Desa Tanjung Limau, Muara Badak yang dianggap asal-asalan. (bayu/disway) == KUKAR, DISWAYKALTIM – Banyaknya keluhan masyarakat terkait proyek yang disebut asal-asalan di Kecamatan Sangasanga dan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) langsung mendapat respons dari wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kukar. Kepada Disway Kaltim, Ketua Komisi III DPRD Kukar, Andi Faisal mengatakan akan meninjau semua kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar. Seperti proyek jalan Sangasanga Muara dan Jembatan di Desa Tanjung Limau, Muara Badak. “Kita akan awasi sebagai fungsi pengawasan. Bukan hanya proyek di Sangasanga Muara dan Jembatan Tanjung Limau. Tapi semua kegiatan Dinas PU dan Perkim,” tegas Faisal, Senin (10/2) siang. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi. Ia akan langsung meninjau proyek Jembatan Tanjung Limau. Ia tidak ingin pembangunan untuk masyarakat tersebut dikerjakan dengan asal-asalan. “Segera kita akan tinjau di lapangan,” ucapnya. Diberitakan sebelumnya, pembangunan Jembatan di RT 1 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, dinilai asal-asalan. Bahkan hingga sekarang masyarakat tidak mengetahui persis berapa anggaran untuk pembangunan jembatan penghubung antar desa ini. “Kerjanya asal-asalan. Terutama turap pemancang jalannya. Batunya hanya disusun-susun, terus di semen dari luar saja. Begitu di senggol mobil. Bukan mobilnya yang rusak, tapi pondasinya yang jebol,” kata Hariyanto, tokoh masyarakat Muara Badak, Jumat (7/2) lalu. Selain itu, warga juga menyayangkan tidak adanya plang proyek. Sehingga warga tidak mengetahui berapa besar anggarannya. “Tidak jelas sama sekali. Kami mendapat informasi anggarannya berubah-ubah. Dari Rp 7 miliar dan sekarang katanya Rp 5 miliar. Tapi sewaktu kami tanya ke PU, tidak dijawab,” cetus Hariyanto. Awalnya ia mengaku tidak tahu kapan proyek ini mulai dikerjakan. Tapi setelah ada permasalahan, barulah warga mengeluh kepadanya. Ditambah lagi ketika turun hujan. Banyak warga yang terjatuh karena jalan tanahnya yang licin. “Setelah ada yang tidak benar barulah saya mendapatkan laporan dari masyarakat. Kemudian langsung saya tindak lanjuti,” jelas ketua sebuah organisasi masyarakat di Muara Badak ini. Akhirnya, Rabu (5/2) lalu ada peninjauan dari Muspika Muara Badak bersama pihak PU kabupaten, termasuk pihak CV Tri Puma, selaku kontraktor. Dalam peninjauan itu, pihak konsultan mengakui kalau pekerjaan pondasi jembatan itu tidak layak. Dan disepakati akan diperbaiki. (byu/hdd)

Sumber: